Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly berharap pertemuan itu bisa mempertemukan kebutuhan pembangunan dengan aspirasi masyarakat. Dia mengajak niniak mamak dan tokoh nagari menyampaikan persoalan secara terbuka agar solusi yang dihasilkan bisa diterima masyarakat.
Dalam dialog tersebut, perwakilan Nagari Panyalaian meminta pemerintah nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), BPRN, dan tokoh masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan. Mereka juga meminta kejelasan mengenai trase, lokasi pintu keluar tol, batas wilayah, serta mekanisme ganti kerugian atas tanah, bangunan, sawah, tanaman, dan fasilitas umum.
Ketua KAN Koto Laweh Yulfahmi Datuk Pangeran Muliie juga menyoroti potensi dampak pembangunan terhadap lahan pertanian produktif yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Dia meminta pendataan lapangan melibatkan warga dan tokoh adat secara langsung.
Berbagai masukan tersebut akan diinventarisasi untuk dibahas lebih lanjut menjelang sosialisasi resmi oleh tim terpadu pada November 2026. Melalui tahapan ini, persoalan terkait trase, pembebasan lahan, dan kebutuhan infrastruktur diharapkan dapat dibahas dengan mempertimbangkan kondisi serta aspirasi masyarakat setempat.
