NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menggelar pra-sosialisasi dan dialog rencana pembangunan Jalan Tol Bukittinggi-Sicincin di Nagari Panyalaian, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pertemuan ini digelar untuk menyerap aspirasi warga sebelum sosialisasi resmi oleh tim terpadu yang direncanakan pada pertengahan November 2026.

Kegiatan digelar Rabu (28/10/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro, Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Ahmad Zakri, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Elsa Putra Friandi, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, serta camat, wali nagari, niniak mamak, dan tokoh masyarakat dari wilayah yang berpotensi terdampak.

Andre mengatakan pra-sosialisasi menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan, usulan perubahan trase, hingga kebutuhan akses penghubung dan fasilitas umum yang berpotensi terdampak pembangunan tol. Menurutnya, dialog sejak awal diperlukan agar persoalan bisa diidentifikasi dan dibahas.

"Kalau terlalu lama kita tidak berdialog, isu bisa semakin berkembang. Karena itu, kita datang langsung untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Silakan sampaikan kalau ada yang keberatan, menolak, atau memiliki usulan. Kita tampung dan cari solusi bersama," tegas Andre, Rabu (28/10/2026).

Andre mengatakan sosialisasi resmi pada November 2026 akan membahas trase tol secara lebih rinci. Sebab itu, dia meminta masyarakat menyampaikan berbagai persoalan sejak tahap awal, termasuk dampak terhadap lahan pertanian, sistem irigasi, akses antarnagari, dan fasilitas umum.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR ini mengatakan usulan pembangunan overpass, underpass, drainase, hingga kemungkinan penyesuaian trase perlu dibahas sejak awal. Hal itu, agar dapat dipertimbangkan dalam perencanaan teknis.

"Prinsipnya, kita tidak ingin memaksakan kehendak. Kita ingin mendengarkan masyarakat dan meminimalkan persoalan. Kalau ada masukan yang memungkinkan untuk dilaksanakan, mari kita bahas bersama dan cari jalan keluar terbaik," ujar Andre yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM).

Andre mengatakan Tol Bukittinggi-Sicincin dibutuhkan untuk memperkuat konektivitas di Sumatera Barat. Jalan tol tersebut diharapkan menjadi jalur alternatif saat akses utama Padang-Bukittinggi terganggu bencana, sekaligus memperlancar distribusi logistik dan hasil pertanian serta perkebunan.

Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro mengatakan kebutuhan lahan untuk rencana trase di wilayah Tanah Datar diperkirakan mencapai 179,8 hektare yang terbagi dalam lebih dari 1.100 bidang. Dia mengatakan masukan masyarakat mengenai bidang tanah, akses penghubung, drainase, dan kebutuhan infrastruktur lainnya menjadi bahan penting dalam penyempurnaan perencanaan.

Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly berharap pertemuan itu bisa mempertemukan kebutuhan pembangunan dengan aspirasi masyarakat. Dia mengajak niniak mamak dan tokoh nagari menyampaikan persoalan secara terbuka agar solusi yang dihasilkan bisa diterima masyarakat.

Dalam dialog tersebut, perwakilan Nagari Panyalaian meminta pemerintah nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), BPRN, dan tokoh masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan. Mereka juga meminta kejelasan mengenai trase, lokasi pintu keluar tol, batas wilayah, serta mekanisme ganti kerugian atas tanah, bangunan, sawah, tanaman, dan fasilitas umum.

Ketua KAN Koto Laweh Yulfahmi Datuk Pangeran Muliie juga menyoroti potensi dampak pembangunan terhadap lahan pertanian produktif yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Dia meminta pendataan lapangan melibatkan warga dan tokoh adat secara langsung.

Berbagai masukan tersebut akan diinventarisasi untuk dibahas lebih lanjut menjelang sosialisasi resmi oleh tim terpadu pada November 2026. Melalui tahapan ini, persoalan terkait trase, pembebasan lahan, dan kebutuhan infrastruktur diharapkan dapat dibahas dengan mempertimbangkan kondisi serta aspirasi masyarakat setempat.