NADIKABAR.COM — Anggota Komisi VI DPR RI Dewi Juliani meminta pemerintah daerah (pemda), Pertamina, hingga instansi terkait memperkuat koordinasi untuk mengidentifikasi hambatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta menindaklanjuti setiap indikasi pelanggaran berdasarkan bukti.

Menurut dia, hal itu diperlukan guna mengantisipasi hambatan masyarakat dalam mendapatkan BBM di SPBU. Ketersediaan kuota BBM, kata dia, semestinya diikuti penyaluran yang berjalan baik agar kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa antrean panjang di SPBU.

"BBM harus tersalurkan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai peruntukannya demi kepentingan masyarakat," kata Dewi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia menilai hal perlu dipastikan adalah soal alokasi yang tersedia benar-benar tersalurkan secara optimal, distribusi berlangsung hingga ke SPBU, hingga faktor yang membuat masyarakat masih sulit memperoleh BBM.

Sebagai legislator yang berasal dari Daerah Pemilihan Riau I, dia menyampaikan bahwa antrean kendaraan masih terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Provinsi Riau, meskipun kuota BBM disebut telah terpenuhi.

Dia pun menekankan pentingnya pengawasan distribusi, evaluasi mekanisme penyaluran, dan koordinasi antarpihak agar BBM tersedia serta tersalurkan sesuai peruntukannya.

Evaluasi itu, menurut dia, merupakan hal penting agar penambahan kuota benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.

"Bukan sekadar menambah angka alokasi tanpa menyelesaikan persoalan antrean," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memastikan cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman di tengah ketidakpastian global.

"Saya dapat pastikan bahwa cadangan nasional kita untuk Pertalite itu 16 sampai 18 hari. Untuk yang RON 92, RON 95, RON 98 itu di atas 20 hari semua. Termasuk solar kita semua di atas 20 hari," kata Bahlil dalam pernyataan pers, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10).

Bahlil menjelaskan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) saat ini telah mencapai kisaran 105-106 dolar Amerika Serikat (AS) per barel. Sementara itu, rata-rata harga ICP sejak Januari hingga Oktober 2026 berada di kisaran 91-92 dolar Amerika Serikat (AS) per barel.