Selama ini, perusahaan multinasional memiliki peluang memanfaatkan perbedaan ketentuan perpajakan antarnegara untuk menekan kewajiban pajak. Melalui GMT, pemerintah berupaya mencegah praktik tersebut sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil antara perusahaan global dan pelaku usaha domestik.
Berdasarkan data Country-by-Country Reports (CbCR) tahun 2023, DJP telah mengidentifikasi sejumlah entitas perusahaan yang masuk dalam cakupan kebijakan GMT.
Untuk wajib pajak dalam negeri, terdapat 37 perusahaan induk dan 1.721 perusahaan anak. Sementara itu, untuk wajib pajak luar negeri, terdapat 1.717 entitas induk dan 4.688 entitas anak.
DJP juga telah mengundang sekitar 78 wajib pajak yang merupakan entitas induk maupun anak perusahaan yang berkedudukan di Indonesia.
