Bimo menegaskan GMT bukan sekadar kebijakan teknis perpajakan internasional, melainkan bagian dari upaya menjaga keadilan dalam sistem perpajakan nasional. Menurutnya, perusahaan multinasional yang memperoleh manfaat ekonomi dari pasar Indonesia juga harus memberikan kontribusi yang sepadan bagi pembangunan negara.
Kontribusi pajak dari perusahaan besar diperlukan untuk mendukung pembiayaan berbagai fasilitas publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.
Selain itu, kebijakan GMT bertujuan mencegah praktik race to the bottom, yakni persaingan antarnegara dalam menurunkan tarif pajak demi menarik investasi.
Dengan adanya standar pajak minimum sebesar 15 persen, perusahaan multinasional diharapkan tidak lagi leluasa menekan kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara.
