Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyebut kabar tersebut tidak sesuai dengan keputusan pemerintah. Pasalnya, hingga saat ini belum ada lembaga yang ditetapkan untuk mengelola dana tersebut.
"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," ujar Indah dalam keterangan resmi, Sabtu (14/11) lalu.
Indah menjelaskan pelaksanaan dana cadangan pesangon masih menunggu aturan turunan yang akan menjadi dasar teknis kebijakan tersebut.
Aturan tersebut nantinya mencakup berbagai hal, termasuk sumber pendanaan, tata kelola, mekanisme pengelolaan, lembaga yang bertanggung jawab, serta sistem pertanggungjawaban dana.
Sebelum merumuskan aturan tersebut, Kemnaker akan menggelar penjaringan aspirasi atau konsultasi publik dengan melibatkan pengusaha, pekerja atau buruh, dan pihak terkait lainnya.
Indah juga mengatakan pembahasan bersama para pemangku kepentingan diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memberikan perlindungan bagi pekerja, tetapi juga memperhatikan kemampuan dan keberlangsungan usaha.