Karena itu, penetapan lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon masih menunggu proses penyusunan dan pengesahan peraturan pelaksanaan.

Kemnaker pun memastikan perkembangan kebijakan tersebut akan disampaikan setelah seluruh tahapan perumusan dan penetapan aturan selesai.

Sementara itu, Tim komunikasi Danantara Indonesia menyatakan pihaknya menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja, termasuk melalui pengaturan dana cadangan pesangon.

"Danantara Indonesia menghormati kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan hak-hak pekerja, termasuk melalui pengaturan dana cadangan pesangon," demikian pernyataan Tim Komunikasi Danantara Indonesia dalam keterangan resmi, Minggu (15/11).

Lebih lanjut, Danantara juga membantah informasi yang menyebut lembaga tersebut telah ditunjuk untuk mengelola dana cadangan pesangon.

"Terkait pemberitaan tersebut, kami menegaskan bahwa Danantara Indonesia tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan sebagai pengelola dana cadangan pesangon sebagaimana diberitakan," tegas super holding pelat merah tersebut.