NADIKABAR.COM — Pemerintah memperluas cara pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pembelian layanan digital dari luar negeri. Kali ini, bank dan perusahaan teknologi finansial (fintech) ikut dilibatkan untuk memungut pajak dari konsumen.
Kebijakan ini dilakukan melalui Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Namun, pemerintah menegaskan aturan tersebut bukan pajak baru. Produk dan layanan digital dari luar negeri yang menjadi objek PPN memang sudah dikenakan pajak. Hanya cara memungutnya yang berubah.
Selama ini, dalam kondisi tertentu, konsumen harus menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri. Melalui sistem baru ini, pemungutan pajak bisa dilakukan langsung melalui lembaga pembayaran yang ditunjuk pemerintah.
"Kebijakan ini bukan pajak baru, tidak mengubah tarif PPN dan tidak dimaksudkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (9/11/2026).
Lantas, transaksi apa saja yang terkena aturan ini? Bagaimana cara pemungutannya dan apa bedanya dengan pajak digital yang selama ini sudah berlaku?
SPP-TDLN merupakan sistem yang digunakan pemerintah untuk memungut PPN dari pembelian produk dan layanan digital luar negeri yang menjadi objek pajak.
Sederhananya, ketika konsumen membeli layanan digital dari luar negeri dan membayarnya menggunakan bank atau fintech yang sudah ditunjuk, transaksi tersebut akan diperiksa melalui sistem SPP-TDLN. Jika transaksi itu termasuk objek PPN dan belum dipungut melalui skema lain, bank atau fintech akan menambahkan PPN ke dalam pembayaran.
Dengan begitu, konsumen tidak perlu lagi mengurus sendiri pembayaran pajaknya. PPN akan dipungut bersamaan dengan transaksi.
