Uang pajak yang terkumpul kemudian diserahkan kepada PT Jalin Pembayaran Nusantara sebagai penyelenggara SPP-TDLN. Selanjutnya, perusahaan tersebut menyetorkannya ke kas negara.
"Mekanisme ini membuat proses menjadi lebih praktis, tertib dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak," ucap Inge.
PPN PMSE dan SPP-TDLN sama-sama digunakan untuk memungut pajak atas pembelian produk atau layanan digital dari luar negeri. Perbedaannya terletak pada pihak yang bertugas memungut pajak.
Dalam skema PMSE, perusahaan penyedia layanan digital yang telah ditunjuk pemerintah bertugas memungut PPN langsung dari konsumen. Contohnya, perusahaan digital seperti Netflix dan Google yang sudah masuk dalam daftar pemungut PPN PMSE.
Sementara dalam skema SPP-TDLN, pemungutan dilakukan melalui bank atau lembaga keuangan nonbank yang ditunjuk DJP. Jadi, bukan perusahaan penyedia layanan digitalnya yang langsung memungut pajak dari konsumen.
DJP memastikan kedua sistem tersebut tidak akan membuat konsumen membayar PPN dua kali untuk transaksi yang sama. Jika suatu layanan digital sudah memungut PPN melalui skema PMSE, transaksi tersebut tidak akan dikenakan PPN lagi melalui SPP-TDLN.
"Nanti penyelenggara SPP-TDLN akan mengatakan 'ini jangan dipungut lagi karena sudah dipungut oleh PMSE'. Jadi SPP-TDLN ini di luar yang PMSE. Kita pastikan itu, jadi nggak terjadi pemungutan ganda karena yang sudah dipungut PMSE, dia tidak akan dipungut lagi di SPP-TDLN," ucap Inge.
