Agus menilai pencapaian keseimbangan emisi dan penyerapan karbon membutuhkan dukungan seluruh sektor ekonomi, termasuk transportasi, logistik, industri, serta rantai pasok nasional.
Menurutnya, transformasi menuju ekonomi hijau memerlukan perubahan aktivitas bisnis dengan sektor logistik sebagai penghubung utama pergerakan barang, perdagangan, dan distribusi.
Ia berharap APGLI menjadi jembatan kolaborasi pemerintah dan dunia usaha untuk mendorong logistik hijau sekaligus memperkuat daya saing ekonomi Indonesia berkelanjutan.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Hartanto menilai pengembangan logistik hijau perlu berjalan beriringan dengan pembenahan daya saing logistik nasional agar Indonesia mampu meningkatkan posisi dalam persaingan regional.
Dia berharap APGLI memperkuat koordinasi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, asosiasi, dan media untuk menghasilkan perbaikan terukur.
Hartanto menyoroti kesenjangan harga barang antara wilayah barat dan timur Indonesia meski program tol laut telah membantu mengurangi disparitas distribusi.
Karena itu, ia mendorong industri mengikuti perkembangan teknologi dan standar keberlanjutan global melalui pengembangan pelabuhan hijau, koridor logistik hijau, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Sementara itu, Presiden UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) YW Junardy berharap APGLI dapat menjadi ruang kolaborasi bagi perusahaan dan asosiasi untuk menerjemahkan prinsip keberlanjutan global ke dalam praktik industri di Indonesia.
"Selain peningkatan kapasitas dan pengukuran emisi, akses pembiayaan transisi menjadi salah satu bidang kerja sama yang perlu diperkuat," kata Junardy.
