NADIKABAR.COM — Asosiasi Pengusaha Green Logistics Indonesia (APGLI) mendorong penerapan industri logistik hijau untuk menekan emisi melalui efisiensi energi, pengukuran karbon, teknologi rendah karbon, serta rantai pasok berkelanjutan nasional.
Ketua Umum APGLI Netty Sri Rejeki mengatakan pelaku usaha logistik perlu mulai mengukur emisi yang dihasilkan dari aktivitas pengangkutan barang, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara.
"Saya rasa untuk ke depannya, harus ada catatan emisi gas buang yang dihasilkan para pengusaha logistik dari angkutan barang baik darat, laut dan udara yang mereka lakukan," kata Netty dalam keterangannya yang diterima di Semarang, Jateng, Sabtu.
Pencatatan tersebut menjadi dasar untuk menentukan langkah pengurangan emisi sekaligus memperbaiki efisiensi operasional perusahaan.
Transformasi menuju logistik hijau mulai diarahkan pada langkah operasional yang lebih terukur, mulai dari pencatatan emisi armada hingga efisiensi energi dan penggunaan teknologi rendah karbon.
Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan biaya investasi, akses pembiayaan, serta kesiapan industri untuk memenuhi standar keberlanjutan.
Salah satu upaya implementasi tersebut dengan pembentukan wadah bagi pengusaha logistik yang sudah memiliki perhatian terhadap pentingnya paradigma ramah lingkungan.
"Demi mewadahi hal tersebut dibentuklah Asosiasi Pengusaha Green Logistics Indonesia (APGLI) yang baru saja melaksanakan grand launching pada Kamis (29/10/2026)," ujarnya.
Urgensi transformasi tersebut tercermin dari kontribusi sektor transportasi terhadap emisi nasional. Data World Resources Institute (WRI) Indonesia menunjukkan sektor transportasi menyumbang 27 persen dari total emisi gas rumah kaca nasional yang mencapai 165.788 juta ton CO2e pada 2023.
Sebanyak 93 persen emisi sektor transportasi berasal dari transportasi darat, seiring ketergantungan pada bahan bakar fosil dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor.
APGLI menyiapkan sejumlah program untuk mendorong penerapan logistik hijau, termasuk edukasi dan penghitungan karbon gratis bagi perusahaan, pengembangan Green Logistic Zone, webinar, serta publikasi.
Asosiasi juga menjajaki kolaborasi dengan Kementerian Kehutanan untuk mendukung penanaman pohon sebagai bagian dari upaya kompensasi karbon.
Netty menekankan perubahan dapat dimulai dari kegiatan operasional yang sudah berjalan, seperti perawatan armada secara berkala sesuai petunjuk pabrikan agar emisi yang dihasilkan tidak berlebihan.
Menurutnya, pelaku usaha perlu mulai memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dalam menjalankan bisnis.
Meski demikian, keterbatasan biaya masih menjadi hambatan bagi perusahaan yang ingin beralih ke teknologi rendah emisi.
Netty menyoroti harga truk listrik yang dinilai masih tinggi akibat beban biaya masuk, sehingga meminta pemerintah meninjau kembali tarif impor kendaraan tersebut.
"Kalau bisa dari Kementerian Keuangan atau Kemenko Perekonomian, meninjau ulang tarif 40 persen biaya masuk truk listrik. Kami sangat terkendala dengan harga. Tetapi kami ingin berubah menjadi hijau," kata dia.
Dewan Penasehat FOLU Net Sink 2030 Kementerian Kehutanan Agus Justianto menyebut peluncuran APGLI menjadi momentum memperkuat keterlibatan dunia usaha mendukung pembangunan rendah karbon.
Agus menilai pencapaian keseimbangan emisi dan penyerapan karbon membutuhkan dukungan seluruh sektor ekonomi, termasuk transportasi, logistik, industri, serta rantai pasok nasional.
Menurutnya, transformasi menuju ekonomi hijau memerlukan perubahan aktivitas bisnis dengan sektor logistik sebagai penghubung utama pergerakan barang, perdagangan, dan distribusi.
Ia berharap APGLI menjadi jembatan kolaborasi pemerintah dan dunia usaha untuk mendorong logistik hijau sekaligus memperkuat daya saing ekonomi Indonesia berkelanjutan.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Hartanto menilai pengembangan logistik hijau perlu berjalan beriringan dengan pembenahan daya saing logistik nasional agar Indonesia mampu meningkatkan posisi dalam persaingan regional.
Dia berharap APGLI memperkuat koordinasi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, asosiasi, dan media untuk menghasilkan perbaikan terukur.
Hartanto menyoroti kesenjangan harga barang antara wilayah barat dan timur Indonesia meski program tol laut telah membantu mengurangi disparitas distribusi.
Karena itu, ia mendorong industri mengikuti perkembangan teknologi dan standar keberlanjutan global melalui pengembangan pelabuhan hijau, koridor logistik hijau, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Sementara itu, Presiden UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) YW Junardy berharap APGLI dapat menjadi ruang kolaborasi bagi perusahaan dan asosiasi untuk menerjemahkan prinsip keberlanjutan global ke dalam praktik industri di Indonesia.
"Selain peningkatan kapasitas dan pengukuran emisi, akses pembiayaan transisi menjadi salah satu bidang kerja sama yang perlu diperkuat," kata Junardy.
