NADIKABAR.COM — Inovasi ini merupakan upaya perlindungan kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa berbasis alam atau Nature-Based Solutions (NbS).
Luthfi mengatakan penanaman mangrove menjadi salah satu langkah pencegahan untuk mengurangi dampak abrasi dan banjir rob yang selama ini mengancam pesisir Jawa Tengah.
"Upaya hari ini adalah upaya pencegahan, yaitu dengan penanaman mangrove," kata Luthfi dalam keterangannya, Senin (19/10/2026).
Luthfi menegaskan Jawa Tengah memiliki garis pantai utara sepanjang 651 kilometer yang mencakup 17 kabupaten/kota. Wilayah tersebut menghadapi persoalan kerusakan pesisir, banjir rob, hingga penurunan muka tanah yang membutuhkan penanganan terpadu.
Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemprov Jateng adalah gerakan Mageri Segoro. Sepanjang 2025, program tersebut mencatat penanaman sekitar 2,34 juta batang mangrove di lahan seluas 257 hektare, tersebar di 107 desa, 54 kecamatan, dan 17 kabupaten/kota.
Ia berharap penggunaan HexBricks dapat mendukung keberhasilan pemulihan mangrove di kawasan pesisir.
Adapun HexBricks merupakan inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berupa struktur modular yang digunakan untuk mendukung pemulihan kawasan mangrove. Teknologi ini diterapkan bersama guludan dan struktur bambu dalam pengembangan kawasan percontohan di Timbulsloko.
Kawasan tersebut mencakup area bakau seluas 6,56 hektare, dengan penanaman tahap awal seluas 1.200 meter persegi. Efektivitas penggunaan HexBricks akan dievaluasi melalui pemantauan pertumbuhan mangrove, sedimentasi, kinerja struktur, serta manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan, mangrove berperan membantu meredam energi gelombang laut sehingga dapat mengurangi dampak abrasi di pesisir.
Menurut AHY, penggunaan HexBricks memiliki manfaat ekonomi karena modul tersebut diproduksi oleh masyarakat setempat.
"Ini juga berarti membuka lapangan kerja dan menghadirkan penghasilan untuk masyarakat yang ada di pesisir," jelasnya.
AHY mengungkapkan perlindungan Pantura dilakukan melalui pendekatan hybrid, yakni memadukan pembangunan infrastruktur fisik berupa tanggul pantai maupun tanggul laut dengan solusi berbasis alam.
Pendekatan tersebut dinilainya menjadi bagian dari strategi menghadapi kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah yang mengancam permukiman serta aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf mengatakan kegiatan di Timbulsloko merupakan demonstration plotting atau kawasan percontohan untuk mempelajari penerapan perlindungan pesisir sesuai karakteristik alam setempat.
"Di tempat lain belum tentu dilakukan seperti ini, karena perbedaan tematik masing-masing daerah itu perlu kita pelajari bersama," ucap Didit.
Didit menegaskan pembangunan perlindungan Pantura harus tetap memperhatikan mata pencaharian masyarakat, khususnya nelayan dan petambak. Karena itu, akses terhadap laut maupun tambak tidak akan ditutup seluruhnya.
