UU yang berlaku sejak 28 Oktober 2026 itu juga mengatur hak pekerja memperoleh istirahat panjang selama 30 hari kalender setelah bekerja selama lima tahun berturut-turut atau kelipatannya. Namun, pekerja yang mengambil istirahat panjang tidak berhak mendapatkan cuti tahunan pada tahun berjalan.
Sementara itu, pasal 120 mengatur pekerja perempuan yang mengalami sakit saat haid dan memberitahukan kepada pemberi kerja tidak wajib bekerja paling lama dua hari selama masa haid.
Untuk cuti melahirkan, pasal 121 memberikan hak paling singkat tiga bulan dan dapat diperpanjang maksimal tiga bulan apabila terdapat kondisi khusus berdasarkan surat keterangan dokter. Pekerja perempuan yang mengalami keguguran juga berhak mendapatkan istirahat selama 1,5 bulan.
