NADIKABAR.COM — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) tengah merampungkan aturan terkait pedoman pengintegrasian tarif jalan tol. Aturan ini nantinya akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk menetapkan satu tarif integrasi jalan tol yang saling terhubung di sejumlah kawasan metropolitan besar.

Kepala BPJT Ni Komang Rasminiati mengatakan rancangan aturan terkait integrasi tarif jalan tol ini sudah memasuki tahap harmonisasi bersama Kementerian Hukum. Regulasi yang rencananya terbit dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) PU tersebut ditargetkan dapat diundangkan pada 2026 ini.

"Alhamdulillah untuk sampai saat ini penyusunan regulasi berupa Peraturan Menteri atau Permen Menteri PU tentang Pedoman Integrasi Jalan Tol sudah pada tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum," kata Komang dalam media briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2026).

Komang berharap proses harmonisasi tersebut dapat segera rampung sehingga regulasi baru itu bisa resmi diterbitkan sebelum pergantian tahun. Aturan ini nantinya akan langsung digunakan untuk menggodok tarif jalan tol terintegrasi di kawasan Jabodetabek, Medan Raya, dan Surabaya Raya.

"Mudah-mudahan tahun ini, semoga itu segera dapat diundangkan sebagai dasar hukum atau payung hukum untuk melaksanakan evaluasi terhadap pengintegrasian pentarifan, terutama di kawasan metropolitan Jabodetabek, di Medan Raya, dan juga di Surabaya Raya," jelasnya.

Dalam catatan NadiKabar, survei online Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menunjukkan 74,1% responden mendukung integrasi tarif tol di Jabodetabek. Dukungan ini berasal dari responden kelompok logistik dan komuter yang rutin menggunakan tol.

"Harapannya, harmonisasi segera rampung dan peraturan menteri dapat segera ditandatangani agar integrasi jalan tol bisa segera dilaksanakan. Tujuannya adalah memperlancar lalu lintas melalui distribusi kendaraan yang lebih merata dan mengoptimalkan ruas-ruas yang saling terhubung," ujar Anggota BPJT, Sony Sulaksono Wibowo, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/10/2026).

Sony menjelaskan pembangunan tol telah diarahkan sebagai satu jaringan melalui Rencana Umum Jaringan Jalan Tol Nasional 2020-2040. Namun, perbedaan urutan pembangunan, keterlambatan ruas pendukung, dan disparitas tarif membuat sebagian ruas padat, sementara jalur alternatif belum dimanfaatkan secara optimal.

"Tujuan utama integrasi adalah meningkatkan kelancaran lalu lintas melalui distribusi kendaraan yang lebih merata. Ruas-ruas yang saling terhubung perlu saling mendukung sebagai satu jaringan," terang Sony.

Perwakilan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jakarta, Ahmad Sugiono, mengingatkan biaya logistik dibentuk oleh banyak faktor. Tarif tol menjadi salah satu komponen yang menekan margin usaha di tengah persaingan harga.

Dalam skema borongan atau uang jalan tertentu, penghematan waktu satu hingga dua jam belum tentu mendorong pengemudi beralih dari jalan arteri jika biaya perjalanan bertambah.

"Penggunaan tol perlu dilihat dari keseluruhan ekosistem logistik, termasuk kemacetan sebelum masuk tol, fleksibilitas rute, frekuensi perjalanan, dan peluang memperoleh muatan balik. Jadi, perhitungannya tidak hanya waktu tempuh," jelas Ahmad.