NADIKABAR.COM — Indonesia berhasil menghentikan impor tujuh komoditas pangan utama di era Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terjadi setelah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) bergerak cepat memangkas ratusan aturan ruwet yang selama ini menghambat produksi nasional.

Zulhas mengatakan salah satu tugas utama Kemenko Pangan adalah memastikan program-program pemerintah berjalan maksimal tanpa terkendala tumpang tindih aturan.

"Menko Pangan itu tugasnya mengawal dan memastikan program ini berhasil. Itu tugas saya. Oleh karena itu banyak bottlenecking antara pemerintah daerah pusat atau antarkementerian itu," kata Zulhas kepada NadiKabar di acara Zulhas Bikin Jelas, beberapa waktu lalu.

Zulhas mencontohkan masalah pupuk yang selama ini menjadi penyebab utama Indonesia sulit mencapai swasembada. Pada era sebelumnya, terdapat 145 aturan yang membuat penyerapan pupuk di tingkat petani sangat minim.

"Misalnya saya ambil contoh, kenapa kita bisa cepat swasembada pangan? Kita pelajari masalahnya. Dulu, kenapa nggak pernah swasembada pangan? Wah, pupuk, kita lihat paparan pupuk, ruwet aturannya. Pupuk cuma terserap 6 juta ton di 2024," ungkapnya.

Di era Presiden Prabowo, aturan yang tumpang tindih tersebut dipangkas secara drastis. Pengurusan distribusi pupuk diubah menjadi jauh lebih sederhana.

"Kita pelajari ada 145 aturan. Saya rapat di sini, tiga kali rapat, putus. Dari 145 aturan kita ubah menjadi tiga, tinggal tiga. Pupuk dari 6 juta menjadi terserap di 2025 9,5 juta. Apa yang terjadi? Produksi naik," sambung Zulhas.

Selain pupuk, langkah penyederhanaan juga dilakukan pada perbaikan irigasi dan penyesuaian harga gabah petani. Sebelumnya, pembangunan irigasi terhambat pembagian kewenangan antara bupati dan gubernur. Melalui revisi Perpres, pusat kini dapat langsung turun tangan memperbaiki irigasi.

"Begitu juga harga gabah, dari Rp 5.500 kadar air 14, kita ubah menjadi harga Rp 6.500 any quality, nggak pakai kadar air. Petani harganya bagus, nggak repot. Sehingga dia nanam padinya bagus, naik produksi," jelas Zulhas.

Langkah-langkah strategis ini membuahkan hasil nyata pada peningkatan produksi beras nasional. Indonesia berhasil mengubah status dari pengimpor menjadi negara yang surplus beras.

"Tahun 2025 kita surplus 4,2 juta. Tahun 2024 kita impor 4,5 juta," ujarnya.

Upaya memperkuat ekosistem pangan dan pertanian dari hulu juga didukung penuh oleh kementerian teknis terkait. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menegaskan desa kini difokuskan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan penyangga ketahanan pangan nasional.

"Zaman Pak Prabowo ini kan ada Asta Cita keenam tentang desa kan, membangun dari desa dan dari bawah. Ini dua kunci nih, pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan. Nah, dari Asta Cita keenam itu, saya sebagai Menteri Desa membuat program 12 aksi bangun desa, bangun Indonesia. Nah di situ ada Kopdes, ada BUMDes, ada Desa Ekspor, ada Desa Tematik, ada pemuda-pemudi bangun desa, kemudian desa bebas narkoba, semuanya kita buat. Desa ketahanan pangan, ketahanan air," ungkap Yandri

Selain itu, Yandri menekankan bahaya urbanisasi jika potensi ekonomi desa terabaikan.

"Saya ingin menyampaikan bahwa desa ini sangat penting kita urus. Karena kalau nggak diurus atau kita lengah dalam membuat bangunan yang kokoh di desa, maka kejadian di Jepang itu bisa jadi terjadi di Indonesia " pungkasnya.