"Visa pelajar memungkinkan warga negara asing untuk tinggal sementara di Australia guna menempuh pendidikan pada lembaga pendidikan Australia ... bukan undangan untuk menetap secara permanen di Australia, maupun jalur untuk migrasi keluarga."
Menurut Departemen Dalam Negeri Australia, mahasiswa internasional merupakan kontributor terbesar angka Migrasi Bersih Luar Negeri atau Net Overseas Migration (NOM) dan menjadi salah satu kelompok terbesar pemegang visa sementara yang tidak meninggalkan Australia setelah visa mereka berakhir, termasuk melalui pengajuan visa Perlindungan (Protection Visa) yang tidak diajukan secara jujur atau sah.
Departemen dalam negeri mencatat angka NOM mencapai 292.000 sepanjang 12 bulan sebelum Maret 2026.
Proyeksi NOM dari APBN Australia sendiri adalah 295.000 di 2025-26, kemudian akan diturunkan menjadi 245.000 di tahun 2026-27, dan 225,000 di 2027-28 sampai 2029-30.
Meily Zulia sudah menjalankan bisnis jasa membersihkan rumah sejak tahun 2010 di Melbourne, yang sebagian besar pekerjanya adalah mahasiswa internasional yang berasal dari berbagai negara.
"Ada yang dari Nigeria, India, Bhutan, Indonesia, Filipina, dan ada juga yang lokal Australia," tutur Meily.
Sempat pernah memiliki ratusan klien sebelum pandemi COVID-19, Meily mengatakan saat ini ia hanya melayani sekitar 100 klien dengan jumlah pekerja 16 orang dan hanya tiga orang di antaranya adalah orang Australia.
"Saya merasa nyaman dengan international student dan spouse-nya karena mereka sudah melalui prosedur dan tahapan-tahapan untuk sampai ke negeri ini," ujarnya.
"Beda dengan orang lokal ... biasanya saya kalau menerima pegawai dari lokal sini saya minta mereka police check dan sebagainya, karena saya tidak tahu mereka."
Meily mengaku aturan baru larangan membawa keluarga bagi mahasiswa dari sejumlah negara dan jenjang studi mengejutkan, "tapi tidak terlalu terdampak" untuk usahanya.
"Mungkin karena bisnis saya juga bukan bisnis besar ya, ... dan sudah dua tahun belakangan ini sulit juga mendapat [pekerja] mahasiswa internasional, jadi saya juga sudah mulai melirik cari [tenaga kerja] lokal."
Namun, Meily menyebut tidak mudah mendapat staf orang Australia.
"Mereka biasanya enggak mau kerja dengan jam yang pendek, maunya jam kerja panjang dan setiap hari yang sangat berbeda dengan nature kerja perusahaan ini," kata Meily.
Migrant Justice Institute mengatakan kebijakan terbaru dari pemerintah Australia menganggap migran "lebih banyak menguras sumber daya Australia daripada memberikan kontribusi," padahal menurutnya sebaliknya.
"Penelitian kami menunjukkan para migran, termasuk pelajar internasional beserta pasangan mereka justru menggerakan berbagai sektor ekonomi dan pasar tenaga kerja," kata Dr Laurie Berg, Wakil Direktur Eksekutif Migrant Justice Institute.
"Pasangan para pelajar di wilayah pedalaman Australia bekerja di sektor perawatan lansia dan jasa kebersihan komersial."
Laurie mengatakan larangan membawa pasangan mahasiswa internasional datang ke Australia dapat menambah tekanan finansial dan memperbesar risiko eksploitasi, karena berdasarkan laporan Migrant Justice Institute mereka adalah kelompok terbanyak yang mengambil pekerjaan dengan gaji terendah pada periode 2023-24.
Kelompok visa lain dalam kategori tersebut secara berturut-turut antara lain pemegang 'Temporary Graduate Visa', WHV, dan Bridging Visa A.
Sepertiga pemegang visa dalam laporan tersebut dibayar sekitar AU$10 (Rp125 ribu) per jam, jauh di bawah UMR Australia saat ini, yakni AU$26.44 (Rp332 ribu).
"Ini adalah kebijakan pemerintah yang menyatakan jika Anda menjalin hubungan komitmen jangka panjang, Anda harus menempuh pendidikan tinggi di negara lain," ujar Laurie.
