NADIKABAR.COM — Nini Istiqamah mengaku lega setelah mendengar pengumuman kebijakan imigrasi baru yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke di acara National Press Club, bulan September lalu.
Menteri Tony mengumumkan pelajar internasional yang masih boleh membawa keluarga ke Australia adalah mereka yang berasal dari negara-negara ASEAN, kepulauan Pasifik, serta yang sedang mengambil program studi tertentu seperti program doktoral (PhD).
Sebelum pengumuman itu disampaikan, beredar kabar jika mahasiswa internasional akan dilarang membawa keluarga ke Australia.
"Memang mungkin enggak akan ngaruh juga ke saya karena saya sudah ada di sini, tapi sekarang lega karena sudah jelas," tutur mahasiswa doktoral di University of Melbourne itu.
Meski posisinya, sama seperti mahasiswa Indonesia lainnya, relatif "aman" karena tidak terdampak aturan imigrasi yang baru, Nini mengaku tetap prihatin.
"Kasihan juga kalau ingat teman-teman dari negara lain yang sudah berencana mau ke Australia dengan keluarga, tapi terhalang aturan ini," kata Nini kepada ABC Indonesia.
Apalagi, menurut Nini keputusan membawa pasangan atau keluarga ke Australia juga bukan keputusan yang mudah.
Suami Nini, Mustolih Saputro, bekerja di bidang research and development dan menekuni sebuah perusahaan start-up saat ia memutuskan meninggalkan kemapanannya untuk menemani istrinya di Australia.
"Jabatan saya dulu Direktur Teknologi ... tapi kami punya dua anak yang harus saya kawal," kata Mustolih.
Mustolih mengatakan anak-anak mereka yang saat itu berusia 5 dan 2 tahun tidak mungkin berpisah dari sang ibu, sehingga sebagai ayah, ia harus ikut ke Australia untuk membantu keseharian istri dan kedua anaknya.
Saat istrinya harus ke kampus di pagi atau siang hari, Mustolih bersama dengan anak-anaknya di rumah sambil membantu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah.
Tetapi mulai sore menjelang malam, Mustolih bekerja sebagai all-rounder di Big Four Holiday Park Melbourne, sebuah wahana camping keluarga yang dilengkapi dengan sejumlah fasilitas.
"Ya mengerjakan hampir semuanya ... misalnya tamu yang datang dan check-in malam, saya yang urus, atau kalau ada problem di site, saya membantu, terus juga bersih-bersih, sekaligus security guard, ... kalau misalkan ada kejadian yang tidak diinginkan, saya harus telepon polisi, kira-kira kayak gitulah," kata Mustolih yang sudah bekerja di tempat camping ini selama sudah dua tahun.
Mustolih mengatakan sebagian besar pekerja di camping site ini adalah mahasiswa internasional atau pasangan dari mahasiswa internasional.
"Jadi menurut saya sih rugi besar Australia [dengan kebijakan imigrasi yang baru ini], karena kan banyak pekerjaan kayak cleaning, delivery driver, diisi student ... walaupun kerjanya bukan sesuai bidang mereka, tapi bisa untuk nambah pemasukan mereka, dan itu menggerakkan ekonomi Australia."
"Kalau mereka dilarang datang, ... nanti Australia susah pekerja, ... secara ekonomi nanti efeknya harga-harga mungkin mahal karena tidak ada yang menggerakkan ekonomi mereka, gitu sih," ujarnya saat dihubungi di sela-sela kerjanya.
Tahun lalu, Reserve Bank of Australia, atau bank sentral Australia menulis laporan soal pelajar internasional yang dianggap memiliki "peran signifikan" terhadap perekonomian Australia.
Disebutkan dalam laporan tersebut pelajar internasional "hanya mencakup" dua hingga tiga persen dari seluruh angkatan kerja sebelum pandemi COVID-19, tapi menjadi kelompok pemegang visa sementara dengan hak kerja terbesar kedua di Australia, setelah warga negara Selandia Baru.
Kepada ABC Indonesia, Departemen Dalam Negeri Australia mengatakan aturan terbaru ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk memastikan sistem migrasi Australia "terencana dengan baik, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan perumahan, infrastruktur, dan pekerja di Australia."
Perubahan aturan ini, menurut Departemen Dalam Negeri, bertujuan memperkuat integritas sistem dan menyelaraskan tujuan utama visa pelajar.
"Visa pelajar memungkinkan warga negara asing untuk tinggal sementara di Australia guna menempuh pendidikan pada lembaga pendidikan Australia ... bukan undangan untuk menetap secara permanen di Australia, maupun jalur untuk migrasi keluarga."
Menurut Departemen Dalam Negeri Australia, mahasiswa internasional merupakan kontributor terbesar angka Migrasi Bersih Luar Negeri atau Net Overseas Migration (NOM) dan menjadi salah satu kelompok terbesar pemegang visa sementara yang tidak meninggalkan Australia setelah visa mereka berakhir, termasuk melalui pengajuan visa Perlindungan (Protection Visa) yang tidak diajukan secara jujur atau sah.
Departemen dalam negeri mencatat angka NOM mencapai 292.000 sepanjang 12 bulan sebelum Maret 2026.
Proyeksi NOM dari APBN Australia sendiri adalah 295.000 di 2025-26, kemudian akan diturunkan menjadi 245.000 di tahun 2026-27, dan 225,000 di 2027-28 sampai 2029-30.
Meily Zulia sudah menjalankan bisnis jasa membersihkan rumah sejak tahun 2010 di Melbourne, yang sebagian besar pekerjanya adalah mahasiswa internasional yang berasal dari berbagai negara.
"Ada yang dari Nigeria, India, Bhutan, Indonesia, Filipina, dan ada juga yang lokal Australia," tutur Meily.
Sempat pernah memiliki ratusan klien sebelum pandemi COVID-19, Meily mengatakan saat ini ia hanya melayani sekitar 100 klien dengan jumlah pekerja 16 orang dan hanya tiga orang di antaranya adalah orang Australia.
"Saya merasa nyaman dengan international student dan spouse-nya karena mereka sudah melalui prosedur dan tahapan-tahapan untuk sampai ke negeri ini," ujarnya.
"Beda dengan orang lokal ... biasanya saya kalau menerima pegawai dari lokal sini saya minta mereka police check dan sebagainya, karena saya tidak tahu mereka."
Meily mengaku aturan baru larangan membawa keluarga bagi mahasiswa dari sejumlah negara dan jenjang studi mengejutkan, "tapi tidak terlalu terdampak" untuk usahanya.
"Mungkin karena bisnis saya juga bukan bisnis besar ya, ... dan sudah dua tahun belakangan ini sulit juga mendapat [pekerja] mahasiswa internasional, jadi saya juga sudah mulai melirik cari [tenaga kerja] lokal."
Namun, Meily menyebut tidak mudah mendapat staf orang Australia.
"Mereka biasanya enggak mau kerja dengan jam yang pendek, maunya jam kerja panjang dan setiap hari yang sangat berbeda dengan nature kerja perusahaan ini," kata Meily.
Migrant Justice Institute mengatakan kebijakan terbaru dari pemerintah Australia menganggap migran "lebih banyak menguras sumber daya Australia daripada memberikan kontribusi," padahal menurutnya sebaliknya.
"Penelitian kami menunjukkan para migran, termasuk pelajar internasional beserta pasangan mereka justru menggerakan berbagai sektor ekonomi dan pasar tenaga kerja," kata Dr Laurie Berg, Wakil Direktur Eksekutif Migrant Justice Institute.
"Pasangan para pelajar di wilayah pedalaman Australia bekerja di sektor perawatan lansia dan jasa kebersihan komersial."
Laurie mengatakan larangan membawa pasangan mahasiswa internasional datang ke Australia dapat menambah tekanan finansial dan memperbesar risiko eksploitasi, karena berdasarkan laporan Migrant Justice Institute mereka adalah kelompok terbanyak yang mengambil pekerjaan dengan gaji terendah pada periode 2023-24.
Kelompok visa lain dalam kategori tersebut secara berturut-turut antara lain pemegang 'Temporary Graduate Visa', WHV, dan Bridging Visa A.
Sepertiga pemegang visa dalam laporan tersebut dibayar sekitar AU$10 (Rp125 ribu) per jam, jauh di bawah UMR Australia saat ini, yakni AU$26.44 (Rp332 ribu).
"Ini adalah kebijakan pemerintah yang menyatakan jika Anda menjalin hubungan komitmen jangka panjang, Anda harus menempuh pendidikan tinggi di negara lain," ujar Laurie.
"[Dan] tidak peduli seberapa hebat atau seberapa besar kontribusi Anda pada perekonomian Australia dan dalam mengatasi kekurangan tenaga kerja terampil, jika Anda tidak lajang, Anda tidak diterima di sini."
Departemen Dalam Negeri Australia mengatakan pemerintah "tidak mentoleransi segala bentuk eksploitasi pekerja, tanpa memandang status visa mereka, mencakup pembayaran upah dan hak-hak pekerja yang tidak sesuai ketentuan."
"Hukum ketenagakerjaan Australia dan standar minimum ketenagakerjaan berlaku bagi seluruh pekerja, terlepas dari status imigrasi mereka."
Pemerintah Australia juga mengakui kontribusi yang signifikan dari para migran, termasuk dalam mengisi kebutuhan keterampilan di pasar tenaga kerja Australia serta memperkaya kehidupan masyarakat dan komunitas Australia.
"Pemerintah tetap berkomitmen kuat untuk menindak penyalahgunaan sistem migrasi dan sektor pendidikan, sekaligus melindungi anggota masyarakat yang rentan dari praktik eksploitasi."
Meskipun sistem industrial di Australia memberikan hak dan perlindungan yang sama kepada pemegang visa sementara seperti halnya warga negara Australia dan penduduk tetap, Departemen Dalam Negeri mengakui pekerja migran sering kali lebih rentan mengalami eksploitasi di tempat kerja.
Stephen Ferguson, CEO Australian Hotels Association (AHA) mengatakan keputusan untuk menghentikan keluarga mahasiswa internasional ke Australia juga akan memengaruhi sektor perhotelan dan "menimbulkan kerugian ekonomi".
"Salah satu peran yang kebanyakan dijalani mahasiswa internasional adalah di bidang housekeeping," katanya.
"Kalau ke kafe, pub, atau restoran, atau bisnis perhotelan lain, kita bisa menemukan WHV atau mahasiswa internasional yang bekerja karena kita sama sekali tidak punya tenaga kerja ini di Australia."
"Kami tidak setuju dengan keputusan pemerintah, ini keputusan dengan pikiran pendek, dan menimbulkan kerugian ekonomi," katanya.
Menurutnya, puluhan ribu mahasiswa internasional mengisi kekosongan di sektor perhotelan, akomodasi, dan pariwisata.
"Jika kita kehilangan ribuan mahasiswa internasional yang datang dengan pasangannya, universitas akan mengalami kerugian besar."
Stephen mengatakan migran, termasuk mahasiswa internasional, tidak mengambil pekerjaan warga Australia seperti diasumsikan banyak orang.
"Sama sekali tidak benar pernyataan kalau migran merebut lapangan kerja warga Australia," katanya.
"Tidak ada orang Australia yang mau pindah ke [pedalaman] … untuk memetik buah dan juga bekerja di hotel, kedai, kafe, dan pub waktu musim pariwisata dan pemetikan buah sedang berlangsung."
Mustolih dan Nini berharap pemerintah Australia bisa lebih bijak dalam mengubah aturan yang terkait dengan mahasiswa internasional.
"Ke depannya perlu dipikirkan untuk mereka yang tidak boleh bawa keluarga, apalagi yang sudah berencana membawa keluarga," kata Mustolih
"Karena selain belajarnya mungkin akan lebih tenang ... meskipun biaya hidupnya nambah, tapi dengan membawa keluarga kan ada support system-nya di sini," tambahnya.
"Soal uncertainty-nya juga sih, misalnya biaya visa bisa tiba-tiba naik ... kita sudah menabung dua ribu dolar untuk temporary visa, tiba-tiba naik dua kali lipat, padahal enggak semua mahasiswa di sini belajar dengan beasiswa, banyak juga yang bayar sendiri," tambah Nini.
