"Saya sebagai perempuan sampai nggak kepikiran pembalut wanita Pak, PPN-nya 11% dan dianggap barang mewah. Ini menyangkut harkat kedaulatan perempuan menstruasi. Maaf ini saya menggunakan kalimat ini karena ini kebutuhan mendasar. Di negara-negara yang lain sudah dihapus tidak ada pajak," paparnya.
Padahal, Indonesia dalam dua tahun mendatang akan menghadapi pemilu. Karena itu, dikhawatirkan isu tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat serta tidak terakomodasinya kegelisahan masyarakat dalam mekanisme pengawasan demokrasi.
Sementara itu, anggota Badan Pengkajian MPR RI, Erna Sari Dewi, menyoroti lemahnya fungsi lembaga-lembaga pengawas dalam menilai kualitas pelayanan publik. Menurutnya, masyarakat harus dapat melihat hasil kinerja pemerintah secara komprehensif.
"Pertanyaan saya, apakah kita sudah punya sistem nasional yang terintegrasi untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah? Atau kita sudah punya belum dashboard kinerja nasional? Kan nggak ada. Semua melakukan pengawasan dengan kinerja mereka masing-masing saja sehingga tidak terbaca bagaimana gambaran kualitas kinerja daripada pemerintah ini dari seluruh sisi," tuturnya.
Tidak hanya itu, Ivanda Awalina Firdausi Sukandar menyampaikan bahwa kedaulatan rakyat seharusnya tidak hanya terwujud dalam kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga dapat dirasakan masyarakat di daerah, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, pelayanan publik, dan keadilan ekonomi. Termasuk dalam hal hak masyarakat untuk mendapatkan udara bersih akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Sama kalau misalnya kemarin ke Jambi juga, ada yang bertanya kepada saya tentang bagaimana tanggapan Ibu tentang Karhutla. Saya jawab bahwa itu hak asasi, hak manusia, hak rakyat Indonesia untuk mendapatkan udara bersih, namun itu saja sulit didapatkan," tandasnya.
