NADIKABAR.COM — Juru bicara (jubir) Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei pada Senin (12/10) mengatakan negaranya sedang meninjau poin-poin terbaru yang disampaikan Amerika Serikat (AS) sebagai tanggapan atas posisi Iran, dan Iran akan menyampaikan pandangannya kepada para mediator segera setelah peninjauan tersebut selesai.

Dalam konferensi pers mingguan di Teheran, Baghaei menguraikan respons terbaru AS yang disampaikan kepada Iran melalui para mediator terkait "rencana tujuh hari" Iran.

Dia menambahkan bahwa rencana tersebut pada dasarnya menuntut pemulihan hak-hak sah Teheran.

Pada 22 September, Iran menyampaikan rencana kepada AS untuk menghentikan permusuhan dan membuka kembali Selat Hormuz.

Rencana yang kemudian dikenal sebagai rencana tujuh hari itu disampaikan melalui para mediator di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York.

Baghaei menyebutkan sejumlah syarat yang diajukan Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, antara lain pencabutan blokade laut oleh AS, penghentian perang di semua front, serta pembebasan aset Iran yang dibekukan.

Syarat-syarat tersebut tercantum dalam nota kesepahaman (MoU) perdamaian yang ditandatangani Teheran dan Washington pada Juni.

Baghaei mengatakan syarat-syarat tersebut tidak berubah, dan Iran tidak akan menunjukkan sikap fleksibel apa pun terkait hak-haknya.

Menurut jubir tersebut, AS sebelumnya telah mengajukan sejumlah tuntutannya dan terus mengeklaim bahwa persoalan nuklir Iran tetap menjadi perhatian utamanya.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohsen Rezaei pada Minggu (11/10) mengatakan AS telah menerima beberapa dari tujuh syarat yang diajukan negaranya untuk membuka kembali Selat Hormuz. Namun, ketidakpastian masih menyelimuti sikap Washington terhadap persyaratan Iran lainnya.

Pada 28 Februari, Israel dan AS melancarkan serangan gabungan terhadap Teheran dan sejumlah kota lain di Iran. Iran membalas dengan melancarkan serangkaian serangan rudal dan drone yang menargetkan Israel serta pangkalan dan aset AS di kawasan tersebut. Iran juga memperketat kendalinya atas Selat Hormuz.

Gencatan senjata antara pihak-pihak yang bertikai tercapai pada 8 April. Pada 18 Juni, Iran dan AS menandatangani MoU mengenai penghentian perang di kawasan tersebut di semua front.

Berdasarkan MoU itu, kedua negara dijadwalkan menggelar perundingan dalam kurun waktu 60 hari, dengan tenggat pada 17 Agustus, guna mencapai kesepakatan final mengenai program nuklir Iran dan pencabutan sanksi.

Namun, keduanya gagal mencapai kemajuan yang memadai menuju kesepakatan, sementara ketegangan terus meningkat.