"Harus terdapat indikator signifikansi dan juga nantinya dalam segi parameter pencapaian dari pembangunan jangka panjang Indonesia itu sendiri," ujarnya.
Belajar dari Pengalaman Negara Lain
Dalam sambutannya, Ibas juga membagikan pengalamannya dalam kunjungan ke Australia, termasuk diskusi dengan unsur parlemen dan kalangan akademisi di negara tersebut.
Ibas mencontohkan pembangunan Canberra, ibu kota Australia, sebagai gambaran perencanaan jangka panjang. Ia menilai pengalaman tersebut dapat menjadi bahan refleksi mengenai pentingnya kesinambungan kebijakan dan komitmen pembangunan antargenerasi.
Meski demikian, Ibas menekankan setiap negara memiliki sistem ketatanegaraan, sejarah, dan karakter demokrasi yang berbeda. Karena itu, pengalaman internasional perlu dipelajari secara kritis, bukan diterapkan begitu saja tanpa mempertimbangkan konteks Indonesia.
Ibas mengajak para akademisi untuk menggali pelajaran yang relevan bagi Indonesia, terutama dalam menjaga kesinambungan tujuan nasional tanpa menghilangkan ruang bagi perubahan kebijakan yang diperlukan.
Ukur Keberhasilan dari Manfaat bagi Rakyat
Dalam tanggapannya setelah mendengarkan masukan para akademisi, Ibas menegaskan pembahasan PPHN merupakan proses yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu forum.
Ibas mengakui adanya beragam pandangan mengenai urgensi, dasar konstitusional, bentuk hukum, mekanisme pelaksanaan, dan pengawasan PPHN. Perbedaan tersebut, menurutnya, perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pengkajian yang sehat dalam negara demokrasi.
Ibas mengajak seluruh pihak untuk tidak hanya membicarakan kesinambungan pembangunan dari sisi dokumen dan kelembagaan, tetapi juga mengujinya melalui hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Sejumlah indikator yang perlu diperhatikan antara lain perkembangan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta kemampuan negara memperkuat kemandirian dan daya saing nasional.
"Program yang baik kita lanjutkan. Program yang kurang tepat kita perbaiki, dan program yang tidak lagi relevan kita hentikan," tegasnya.
Menurut Ibas, kesinambungan pembangunan tidak berarti mempertahankan semua kebijakan tanpa evaluasi. Sebaliknya, pembangunan yang berkelanjutan harus tetap membuka ruang koreksi berdasarkan bukti, perubahan kebutuhan masyarakat, dan perkembangan zaman.
Menjaga Cita-Cita Nasional untuk Generasi Mendatang
Ibas menegaskan arah pembangunan Indonesia pada akhirnya harus tetap berpijak pada cita-cita nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Menurut Ibas, cita-cita tersebut merupakan kompas bersama yang harus dijaga lintas generasi. Namun, cara untuk mewujudkannya harus tetap terbuka terhadap evaluasi, inovasi, dan dinamika demokrasi.
Karena itu, Ibas berharap forum akademik di UNDIP dapat memperkaya kajian PPHN dengan perspektif hukum tata negara, pengalaman penyelenggaraan pemerintahan, dan aspirasi masyarakat.
Ibas menegaskan tujuan akhir dari setiap pembahasan mengenai haluan pembangunan bukanlah memperkuat kepentingan institusi tertentu, melainkan memastikan negara mampu menjalankan mandat konstitusionalnya secara efektif, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Melalui dialog yang terbuka dan kajian yang mendalam, Ibas berharap Indonesia dapat menemukan rumusan yang tepat untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional sekaligus mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
