NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Energi Bahlil Lahadalia melakukan pengendalian produksi batu bara nasional melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) guna menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, serta mendorong kenaikan harga komoditas tersebut.
Kebijakan tersebut ditempuh setelah Indonesia memasok hampir separuh batu bara yang diperdagangkan di dunia pada 2025, tetapi harga komoditas tersebut justru jatuh ke titik terendah.
"Jadi produksinya terkoreksi, turun, tapi pendapatannya naik. Ini baru paten. Gak dijual murah barang kita," kata Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana keterangannya di Jakarta, Selasa.
Bahlil menjelaskan, konsumsi batu bara dunia mencapai sekitar 8,9 miliar ton per tahun. Dari jumlah tersebut, batu bara yang diperdagangkan antarnegara hanya sekitar 1,3 miliar ton.
Pada 2025, Indonesia memasok sekitar 540 juta ton batu bara atau setara 43 persen dari total pasokan yang diperdagangkan di pasar global.
Namun, besarnya volume pasokan tersebut tidak berbanding lurus dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan maupun penerimaan negara.
Menurut Bahlil, pembukaan lahan tambang secara berlebihan menyebabkan pasokan batu bara Indonesia melimpah sehingga komoditas tersebut dijual dengan harga murah.
Bahlil mengungkapkan, pemerintah sebelumnya telah membuat aturan untuk menaikkan Harga Batu bara Acuan (HBA). Namun, kebijakan tersebut tidak diindahkan sehingga pemerintah kemudian memilih menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan.
Menurut dia, strategi tersebut mulai menunjukkan hasil, dengan harga batu bara pada 2026 yang dapat mencapai 154 dolar AS.
"Jangan kita mengelolanya seperti orang yang kelaparan. Jangan seperti orang yang baru puasa, tiba-tiba buka puasa, apa aja yang mau dimakan," ujarnya.
Bahlil meminta pengusaha tidak saling mendahului. Ia memahami pengusaha selalu ingin meraih keuntungan maksimal, tetapi pembagian RKAB juga harus adil. .
Pihaknya mencatat jumlah perusahaan yang mengajukan RKAB meningkat dari sekitar 500 perusahaan pada 2025 menjadi 650 perusahaan pada 2026.
Menurut Bahlil, kondisi ideal adalah produksi tinggi dengan harga bagus. Namun, ketika harga sedang turun, produksi tidak boleh digenjot secara berlebihan.
Bahlil menyebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada 2025 berada di kisaran Rp130 triliun hingga Rp135 triliun. Sementara itu, hingga 1 Oktober 2026, realisasi PNBP telah menembus Rp141 triliun.
Pemerintah memperkirakan penerimaan tersebut masih akan meningkat hingga mencapai Rp160 triliun hingga Rp165 triliun pada akhir 2026.
Melalui pengendalian produksi, pemerintah ingin memastikan batu bara Indonesia tidak lagi dijual murah, sekaligus menjaga cadangan agar tetap memberi manfaat bagi generasi mendatang.
