NADIKABAR.COM — Pemerintah menyiapkan pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah (crude oil storage) di sejumlah wilayah Sumatra untuk meningkatkan kapasitas cadangan energi hingga mencapai 60 hari.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan fasilitas tersebut disiapkan untuk menampung minyak mentah yang diimpor Indonesia sehingga dapat memperkuat ketahanan energi nasional.
"Kita akan membangun storage beberapa di wilayah Sumatra untuk ketika kita melakukan impor crude, itu semuanya bisa ada tempatnya di atas 20 hari. Target kita bisa sampai dengan 60 hari," kata Bahlil seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Bahlil mengatakan studi kelayakan atau feasibility study (FS) pembangunan fasilitas tersebut telah selesai. Pemerintah, kata dia, selanjutnya akan memulai pengecekan lokasi pada akhir tahun ini.
"FS-nya sudah selesai. Di akhir tahun ini akan memulai untuk kita mengecek lokasinya dari sisi keamanan, baik dalam konteks gempanya maupun keamanan lokalnya," ujarnya.
Dia menjelaskan pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas penyimpanan minyak mentah agar mendekati standar minimum dunia yang mencapai 90 hari.
"Storage-nya kita akan berusaha untuk mencapai target standar minimum dunia. Standar minimum dunia itu kan di tiga bulan, 90 hari. Jadi kita akan mendekati ke sana. Minimal kalau tidak sama, minimal mendekati ke sana," kata Bahlil.
Dia menambahkan aspek keselamatan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan lokasi pembangunan fasilitas penyimpanan tersebut, termasuk potensi risiko gempa bumi dan kondisi keamanan wilayah setempat.
"Salah satu di antaranya adalah kita rancang jangan sampai kondisi di mana kita meletakkan storage itu punya peluang atau potensi besar untuk jadi bencana. Itu kan menyangkut keselamatan," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menyampaikan pemerintah menyiapkan implementasi bahan bakar campuran etanol hingga 50 persen (E50) sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
"Presiden menanyakan kesiapan tentang implementasi daripada E20 dalam rangka mendorong ketahanan energi kita. E20 sampai E50 dan kami sudah menyiapkan renstra saya dengan Pak Mentan," kata dia.
Bahlil mengatakan penyiapan kebijakan tersebut membutuhkan kolaborasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian, terutama dalam penyediaan bahan baku dari sektor hulu.
Menurut dia, sinergi kedua kementerian diperlukan untuk mendukung rencana pengembangan bahan bakar campuran etanol tersebut.
Di sisi lain, kata dia, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan biodiesel B50.
Dia mengatakan pengembangan bahan bakar nabati tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah menghadapi ketidakpastian kondisi geopolitik global yang dapat memengaruhi sektor energi.
"Dan menyangkut dengan B50 tetap kita pertahankan, karena ini adalah geopolitik yang tidak pernah kita tahu ujungnya ke mana," ujar Bahlil.
