Namun, besaran nilai transaksi dari setiap pembelian juga menjadi kunci agar beban fiskal negara tetap terkendali.

"Pemerintah Indonesia akan selalu berpikir, bertindak hati-hati dengan mempertimbangkan dan memprioritaskan asas-asas keekonomian. Di samping kepastian, juga asas keekonomian," terang Bahlil.

"Artinya, barang ada itu penting, tapi juga harus ekonomis sehingga tidak membebankan APBN kita dan atau tidak membebankan rakyat kita terhadap nilai daripada apa yang kita akan beli," sambungnya.