"Artinya, kita ingin produksinya tidak terlalu banyak, tapi pendapatan negara itu yang paling penting," terangnya.
Bahlil menambahkan, saat ini pemerintah tidak semata-mata mengejar peningkatan produksi pertambangan dari korporasi saja, melainkan juga dari pelaku UMKM yang saat ini juga sudah bisa menggarap sektor pertambangan.
Menurutnya, UMKM memiliki peran besar terhadap perekonomian nasional. Dia menyebut kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai sekitar 61%.
"Dan UMKM ini harta mereka kalau ada apa-apa, enggak pernah dibawa ke luar negeri. Dan ketika krisis ekonomi tahun '98, Bapak, Ibu semua, defisit kita itu 13%, inflasi kita 88%, tahun '98. Yang menjadi penyangga pertahanan ekonomi nasional kita apakah perusahaan besar? Tidak! UMKM itu," ujarnya.
"Dan UMKM sekarang ada juga di pertambangan, kan? Yang minta RKAB cuma 500, 200.000, 700.000, 1.000.000, itu UMKM. Kalau satu perusahaan menguasai gede, ya saya lebih memilih banyak orang yang hidup daripada satu orang yang berkuasa," tambahnya.
