NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi Bali meminta dukungan pemerintah pusat melalui DPR RI untuk meningkatkan alokasi transfer ke daerah dan APBN guna mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Pulau Dewata.
“Kami menyampaikan harapan agar alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis karena kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional, bukan hanya kepentingan daerah,” kata Gubernur Bali Wayan Koster dalam keterangan Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar, Sabtu.
Koster menyampaikan pembangunan Bali dilaksanakan dengan prinsip satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola sesuai semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang mengintegrasikan alam, manusia, dan kebudayaan.
Menurut dia, kebutuhan pembangunan Bali tidak dapat dihitung hanya berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah karena daerah tersebut juga menanggung beban sebagai destinasi pariwisata internasional.
Bali mencatat sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan sepanjang 2025, terdiri atas 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik.
Sementara itu, devisa pariwisata Bali pada 2024 tercatat sekitar Rp176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional yang mencapai Rp319,9 triliun.
“Kontribusi yang besar ini tentu harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai karena Bali membutuhkan infrastruktur yang mampu menjaga kualitas pariwisata sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar Koster.
Ia mengatakan pertumbuhan sektor pariwisata perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan, transportasi publik, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, energi, dan pelabuhan.
Sejumlah persoalan masih dihadapi Bali, antara lain kemacetan, keterbatasan fasilitas publik, serta kesenjangan pembangunan antara kawasan Bali Selatan dan wilayah lainnya.
Karena itu, dukungan APBN diperlukan untuk merealisasikan pembangunan jalan nasional, konektivitas Singaraja-Mengwi, Jalan Lingkar Bali, dan jaringan penghubung antarkabupaten.
Infrastruktur lain yang dinilai penting mencakup konektivitas Nusa Penida, jembatan Nusa Ceningan-Nusa Lembongan, serta pengembangan pelabuhan dan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa.
Pemerintah Provinsi Bali juga memprioritaskan penyediaan air bersih melalui SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab, serta pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.
Koster mengatakan pembangunan konektivitas yang merata di Bali Utara, Timur, Tengah, dan Barat diperlukan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar kawasan selatan.
“Kita tidak hanya ingin mengejar jumlah wisatawan, tetapi ingin membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan,” tuturnya.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan kunjungan kerja lembaganya ke Bali bertujuan menghimpun masukan terkait kebijakan penerimaan dan pengalokasian transfer ke daerah dalam APBN.
Syarief membantah anggapan mengenai penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat karena sebagian anggaran dialokasikan melalui program strategis nasional yang manfaatnya dirasakan langsung oleh daerah.
“Sebenarnya bukan penurunan karena banyak anggaran transfer yang sekarang digunakan untuk program-program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, seperti kewenangan daerah untuk PPPK paruh waktu yang sebagian besar ditanggung oleh pusat secara bertahap,” kata Syarief.
Badan Anggaran DPR RI mengapresiasi paparan Pemerintah Provinsi Bali mengenai karakteristik dan potensi daerah tersebut yang memiliki posisi strategis bagi perekonomian nasional melalui sektor pariwisata.
Rombongan mencatat kebutuhan Bali untuk mempertahankan pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan kualitas lingkungan, infrastruktur, pelayanan, serta pelestarian budaya Bali.
