Kedua negara juga memiliki kepentingan yang saling melengkapi dalam rantai pasok. Indonesia memiliki basis manufaktur dan pasar domestik yang besar, sedangkan Maroko memiliki akses geografis ke Afrika Utara dan Mediterania. Di sisi bahan baku, Maroko juga memiliki komoditas strategis seperti fosfat dan aluminium yang dibutuhkan industri.
"Yang kita kejar harus industri bernilai tambah. Jangan sampai Indonesia hanya mengekspor bahan mentah, kemudian produk jadinya kembali masuk dengan harga jauh lebih mahal. Kerja sama dengan Maroko harus diarahkan pada produksi bersama, pengolahan bahan baku, riset, transfer teknologi dan pembangunan rantai pasok. Sektor dirgantara, farmasi, energi baru terbarukan, makanan, kosmetik halal dan manufaktur memiliki peluang untuk dikembangkan secara konkret," tegas Bamsoet.
Bamsoet menambahkan, peningkatan hubungan ekonomi RI-Maroko harus melibatkan pelaku usaha secara langsung. Pemerintah, KADIN, asosiasi industri, perbankan, perusahaan logistik, eksportir, perusahaan teknologi dan UMKM perlu ditempatkan dalam satu ekosistem agar setiap kesepakatan bilateral memiliki tindak lanjut yang terukur.
Pengalaman misi dagang Indonesia ke Maroko pada tahun 2024 menunjukkan potensi tersebut cukup konkret. Sembilan perusahaan Indonesia yang mengikuti misi dagang menghasilkan potensi transaksi sekitar US$16,98 juta atau sekitar Rp276 miliar dari sektor perikanan olahan, makanan, rempah, briket dan batu bara.
"Ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah mempertemukan langsung pelaku usaha dengan calon mitra di Maroko, peluang bisnisnya muncul. Karena itu, diplomasi ekonomi harus semakin kongkret. Jangan berhenti pada pertemuan pejabat dan penandatanganan nota kesepahaman. Harus ada business matching yang rutin, pendampingan eksportir, pembiayaan, informasi pasar, kemudahan sertifikasi, penguatan logistik dan evaluasi berkala terhadap setiap kesepakatan," pungkas Bamsoet
