"Jangan sampai pengadilannya sudah dipindahkan ke peradilan umum, tetapi penyidikan dan pengumpulan buktinya masih terhambat persoalan kewenangan," tutur dia.
"Reformasi harus menyentuh seluruh proses hukum, mulai dari laporan masyarakat sampai pelaksanaan putusan hakim. Yang kita butuhkan adalah sistem yang tegas, transparan, dan bisa dijalankan, tanpa mengganggu tugas pertahanan negara," lanjut Bamsoet.
Ketua MPR RI ke-15 ini menambahkan dukungan terhadap putusan MK harus ditempatkan dalam rangka memperkuat TNI sebagai institusi pertahanan negara yang profesional, modern, disiplin, dan dipercaya masyarakat. Karena itu, penegakan hukum terhadap prajurit merupakan bentuk tanggung jawab individu yang tidak boleh merusak kredibilitas institusi militer secara keseluruhan.
"Institusi TNI akan semakin kuat apabila setiap pelanggaran hukum ditangani secara tegas, transparan, dan adil. Prajurit yang mengabdi dengan benar harus dilindungi, sedangkan mereka yang melakukan kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Negara yang kuat membutuhkan tentara yang profesional, pengadilan yang independen, dan hukum yang berlaku sama bagi semua orang. Itulah semangat reformasi yang harus terus kita jaga," pungkas Bamsoet.
