"Satu kan seperti arahan Pak Gubernur untuk membangun trust. Kalau ada keterlibatan publik pasti akan lebih transparan dan lebih kredibel. Yang kedua, tentu saja dengan penambahan modal akan memperluas, memperlebar space Bank Jakarta dalam memberikan dukungan penyaluran kredit maupun pinjaman," jelasnya.

Lebih lanjut, Prastowo menyebut penguatan peran Bank Jakarta berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan di Ibu Kota. Menurutnya, Jakarta tidak bisa terus-menerus mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terlebih dengan adanya pemangkasan dana bagi hasil (DBH).

"Dengan adanya pemotongan DBH dan sebagainya, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) bisa didorong untuk menjadi aktor utama dalam pembiayaan," tutur Prastowo.