NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan perkembangan baru terkait rencana penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) Bank Jakarta. Saat ini persiapannya disebut masih dalam tahap kajian dan asesmen internal.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengatakan pihaknya sedang menyusun rencana non-deal roadshow untuk menjajaki minat calon investor besar terhadap rencana IPO Bank Jakarta.

"Kita sedang menyusun rencana non-deal roadshow untuk menjajaki investor-investor besar, calon investor besar yang berminat di awal," ujar Prastowo saat ditemui di kawasan Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).

Selain itu, Pemprov DKI juga masih mempertimbangkan momentum yang tepat untuk membawa Bank Jakarta ke pasar modal. Hal itu sejalan dengan upaya pembenahan pasar modal yang diharapkan dapat menciptakan kondisi lebih kondusif bagi pelaksanaan IPO.

Targetnya IPO Bank Jakarta dapat terlaksana pada pertengahan 2027. Meski demikian, realisasinya akan tetap mempertimbangkan kondisi pasar serta masukan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Harapannya mudah-mudahan bisa di pertengahan 2027, target optimisnya. Tapi nanti kita lihat market dan kita juga akan minta saran nanti dari OJK, dari bursa efek, kira-kira pasnya di mana," katanya.

Mengenai target dana yang akan dihimpun melalui IPO, Prastowo mengatakan pihaknya masih menunggu hasil asesmen dari penjamin emisi atau underwriter. Rencana IPO Bank Jakarta dinilai bukan semata-mata untuk memperoleh tambahan modal, melainkan juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap bank daerah tersebut.

Keterlibatan investor publik melalui pasar modal diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan kredibilitas Bank Jakarta. Selain itu, tambahan modal dari aksi korporasi tersebut juga akan memperluas kapasitas bank dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan.

"Satu kan seperti arahan Pak Gubernur untuk membangun trust. Kalau ada keterlibatan publik pasti akan lebih transparan dan lebih kredibel. Yang kedua, tentu saja dengan penambahan modal akan memperluas, memperlebar space Bank Jakarta dalam memberikan dukungan penyaluran kredit maupun pinjaman," jelasnya.

Lebih lanjut, Prastowo menyebut penguatan peran Bank Jakarta berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan di Ibu Kota. Menurutnya, Jakarta tidak bisa terus-menerus mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terlebih dengan adanya pemangkasan dana bagi hasil (DBH).

"Dengan adanya pemotongan DBH dan sebagainya, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) bisa didorong untuk menjadi aktor utama dalam pembiayaan," tutur Prastowo.