NADIKABAR.COM — Obligasi daerah dinilai berpotensi menjadi salah satu instrumen strategis untuk memperluas kapasitas investasi pemerintah daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, pemanfaatannya harus diarahkan untuk menciptakan tambahan investasi produktif, bukan sekadar menggantikan anggaran pembangunan yang berkurang.
Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Agus H. Widodo menegaskan bahwa tantangan pembangunan daerah tidak semata-mata disebabkan oleh tekanan fiskal akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD), tetapi juga oleh kebutuhan investasi pembangunan yang terus meningkat seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
"Persoalan utama pembangunan daerah bukan hanya bagaimana mencari sumber pembiayaan baru, tetapi bagaimana memastikan setiap pembiayaan mampu menciptakan nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Agus dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Hal itu ia katakan dalam diskusi panel bertema Kesiapan Daerah dan Ekosistem Pasar Modal: Memetakan Peluang Obligasi Daerah di Tengah Tekanan Fiskal, pada Sarasehan Nasional Obligasi Daerah di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11).
Menurut Agus, kebutuhan pembangunan infrastruktur seperti penyediaan air bersih, transportasi publik, rumah sakit, serta fasilitas pelayanan masyarakat terus meningkat. Sementara itu, kemampuan APBD untuk membiayai seluruh kebutuhan tersebut memiliki keterbatasan.
Karena itu, diperlukan diversifikasi sumber pembiayaan jangka panjang yang dapat mempercepat realisasi proyek-proyek pembangunan tanpa mengabaikan disiplin fiskal dan keberlanjutan keuangan daerah.
Agus menjelaskan bahwa penerbitan obligasi daerah sebenarnya telah memiliki landasan hukum, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2024.
Meski demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kesiapan proyek, kapasitas fiskal pemerintah daerah, kesinambungan pembayaran kewajiban, serta kepercayaan investor.
Ia menekankan bahwa obligasi daerah perlu diposisikan sebagai instrumen untuk memperbesar kapasitas investasi pembangunan, bukan semata-mata menggantikan anggaran yang berkurang akibat penyesuaian TKD.
"Obligasi daerah seharusnya tidak diposisikan sekadar sebagai substitusi anggaran akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat. Instrumen ini harus mampu menciptakan tambahan investasi yang benar-benar mempercepat pembangunan daerah," jelasnya.
Sebagai ilustrasi, Agus menyebutkan bahwa apabila kapasitas investasi suatu daerah sebelumnya berada pada tingkat 100, penerbitan obligasi idealnya mampu meningkatkan kapasitas tersebut menjadi 120 atau 130.
Bahkan ketika terjadi tekanan fiskal yang menurunkan kemampuan investasi menjadi 70 atau 80, pemanfaatan instrumen pembiayaan baru seharusnya diarahkan untuk memperbesar kembali kapasitas pembangunan, bukan hanya menutup kekurangan anggaran.
Dengan demikian, manfaat obligasi daerah perlu dinilai dari tambahan proyek produktif, dampak ekonomi, dan peningkatan pelayanan publik yang dihasilkan.
Agus menilai, bahwa salah satu kunci keberhasilan obligasi daerah adalah kemampuan pemerintah daerah mengidentifikasi dan menyiapkan proyek-proyek yang memiliki kelayakan ekonomi dan finansial.
Menurutnya, proyek yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan sendiri, seperti sistem penyediaan air minum, infrastruktur transportasi tertentu, maupun fasilitas pelayanan kesehatan, dapat menjadi prioritas untuk dikaji sebagai calon proyek pembiayaan.
Namun, pendapatan tersebut harus dinilai secara realistis dengan memperhitungkan kebutuhan investasi, biaya operasional, kemampuan membayar, risiko proyek, serta keterjangkauan layanan bagi masyarakat.
"Jangan memulai dari pertanyaan berapa besar obligasi yang ingin diterbitkan. Mulailah dari proyek apa yang benar-benar dibutuhkan, apakah proyek tersebut layak, bagaimana manfaat ekonominya, dan dari mana sumber pembayarannya," tegas Agus.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pendapatan yang dihasilkan proyek dapat memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban obligasi, sehingga ketergantungan pada sumber pendapatan APBD lainnya dapat diminimalkan.
Meski demikian, kewajiban pembayaran pokok dan bunga obligasi tetap melekat pada pemerintah daerah sebagai penerbit dan harus dikelola sesuai mekanisme keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Agus menambahkan, terdapat lima agenda penting dalam pengembangan obligasi daerah, yakni memastikan adanya tambahan investasi pembangunan, memprioritaskan proyek dengan manfaat ekonomi dan potensi pendapatan yang jelas, menyiapkan proyek yang layak dibiayai, memperkuat kepastian hukum dan perlindungan investor, serta mendorong proyek percontohan sebelum penerapan yang lebih luas.
Menurutnya, penerbitan obligasi daerah harus dibangun secara bertahap dengan mengutamakan kredibilitas dan kualitas proyek.
Sindikasi BPD sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
Selain mendorong pengembangan obligasi daerah, Agus juga menawarkan gagasan alternatif pembiayaan pembangunan melalui kredit sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Menurutnya, Indonesia memiliki jaringan BPD dengan kekuatan permodalan, penghimpunan dana, dan kapasitas pembiayaan yang secara kolektif berpotensi mendukung pembangunan infrastruktur produktif di berbagai daerah.
Ia menyebutkan bahwa berdasarkan data agregat industri yang disampaikannya, total aset BPD mencapai sekitar Rp 1.100 triliun, dengan penyaluran kredit sekitar Rp 660 triliun dan dana pihak ketiga mendekati Rp 800 triliun.
Kekuatan kolektif tersebut, menurut Agus, dapat menjadi modal penting untuk memperluas kontribusi BPD dalam pembiayaan pembangunan daerah.
"Kita tidak harus menunggu seluruh ekosistem obligasi daerah terbentuk untuk mempercepat pembiayaan pembangunan. Kita juga memiliki kapasitas perbankan daerah yang dapat dioptimalkan melalui kolaborasi dan kredit sindikasi antar-BPD," ungkapnya.
Melalui skema sindikasi, sejumlah BPD dapat bekerja sama membiayai proyek infrastruktur berskala besar, dengan membagi eksposur pembiayaan dan risiko sesuai kapasitas serta kebijakan masing-masing bank.
Pendekatan ini juga memungkinkan proyek yang kebutuhan investasinya melampaui kemampuan pembiayaan satu BPD untuk dijajaki secara bersama, dengan tetap memperhatikan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian perbankan.
Agus mencontohkan potensi pembiayaan proyek penyediaan air minum di Jawa Barat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan Bekasi dan Jatiluhur.
Selain itu, pengembangan infrastruktur transportasi publik seperti perluasan layanan Trans Jatim juga dapat menjadi contoh proyek yang layak dievaluasi dari sisi kebutuhan investasi, struktur pembiayaan, serta sumber pengembalian pinjamannya.
Menurut Agus, kebutuhan pembiayaan proyek yang mencapai Rp5 triliun hingga Rp10 triliun dapat menjadi ilustrasi skala investasi yang berpotensi dijajaki melalui kolaborasi sejumlah BPD.
Namun, besaran pembiayaan tersebut bukan merupakan komitmen pendanaan, melainkan gambaran potensi kerja sama yang tetap harus didasarkan pada studi kelayakan, kepastian arus kas, struktur pembiayaan, dan keputusan kredit masing-masing bank.
"Melalui sindikasi, kapasitas pembiayaan dapat diperbesar, sementara eksposur dan risiko dibagi secara proporsional. Tetapi prinsipnya tetap sama: proyek harus layak, sumber pembayaran harus jelas, dan pembiayaan harus dilakukan secara prudent," katanya.
Sebagai Ketua Umum ASBANDA, Agus melihat peluang untuk memperkuat kolaborasi antar-BPD dalam mendukung proyek-proyek pembangunan daerah yang produktif.
Menurutnya, BPD tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai lembaga yang melayani kebutuhan keuangan pemerintah daerah dan aparatur sipil negara.
BPD juga memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan sektor produktif, termasuk UMKM, dunia usaha, dan infrastruktur yang memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Karena itu, ia memandang perlunya pengembangan kerja sama yang lebih terstruktur untuk mengidentifikasi proyek-proyek potensial, membangun mekanisme pembiayaan bersama, dan memperkuat kemampuan BPD dalam melakukan pembiayaan infrastruktur.
"ASBANDA dapat menjadi jembatan kolaborasi antar-BPD untuk mengembangkan pembiayaan infrastruktur daerah yang lebih terintegrasi. Kita dapat memulainya dari identifikasi proyek-proyek yang kredibel dan memiliki kelayakan pembiayaan yang jelas," ujarnya.
Meski demikian, Agus menekankan bahwa setiap keputusan pembiayaan tetap menjadi kewenangan masing-masing BPD dan harus memenuhi seluruh persyaratan regulasi, tata kelola, serta manajemen risiko yang berlaku.
Agus menegaskan bahwa obligasi daerah dan kredit sindikasi BPD bukan merupakan dua instrumen yang harus dipertentangkan.
Keduanya dapat saling melengkapi dalam memperluas sumber pembiayaan pembangunan, dengan mempertimbangkan karakteristik proyek, kapasitas fiskal daerah, struktur pendapatan, dan efisiensi biaya pembiayaan.
Ia juga mengingatkan pentingnya kesinambungan kebijakan dan komitmen pemerintah daerah, terutama karena kewajiban pembiayaan jangka panjang dapat melampaui masa jabatan seorang kepala daerah.
"Pemerintahan boleh berganti, tetapi kewajiban kepada investor dan keberlanjutan proyek harus tetap dijaga. Kepercayaan investor dibangun melalui konsistensi dan disiplin pemerintah daerah dalam memenuhi komitmennya," jelas Agus.
Menurutnya, pengembangan instrumen pembiayaan baru harus selalu diarahkan pada penciptaan manfaat ekonomi yang terukur, bukan sekadar peningkatan jumlah utang atau sumber pendanaan.
Sebagai informasi, Sarasehan Nasional Obligasi Daerah tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Direktur Eksekutif Departemen Penilaian Emiten, Perusahaan Publik, Perizinan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK I Made Bagus Tirthayatra, serta Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas Juwita Lestari.