NADIKABAR.COM — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah informasi yang beredar di media sosial bahwa perusahaan wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Sampai saat ini pemerintah belum menunjuk lembaga yang akan bertindak sebagai Pengelola Dana Cadangan Pesangon.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya tidak pernah menyampaikan bahwa Danantara akan menjadi Pengelola Dana Cadangan Pesangon.
"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," ujar Indah dalam keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).
Ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Sampai saat ini kebijakannya masih memerlukan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP) sehingga berbagai aspek teknis mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final.
Indah menjelaskan proses penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Langkah ini penting agar kebijakan yang dirumuskan dapat mempertimbangkan berbagai perspektif baik dari kalangan pengusaha, pekerja/buruh, maupun pihak-pihak terkait lainnya.
"Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," jelasnya.
Peraturan pelaksanaan tersebut nantinya diharapkan mengatur sejumlah aspek penting antara lain mekanisme pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, serta mekanisme pertanggungjawabannya.
"Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah," terangnya.
Indah mengimbau kepada masyarakat khususnya kalangan pengusaha dan pekerja/buruh agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Masyarakat diharapkan mengacu pada informasi dan penjelasan resmi pemerintah dalam mengikuti perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon.
Indah menegaskan setiap perkembangan kebijakan tersebut akan disampaikan secara resmi setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha," pungkasnya.
