NADIKABAR.COM — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan tidak ada larangan bagi petani untuk melepas stok jagungnya dengan harga melebihi Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Patokan HPP merupakan batas minimal bagi pemerintah melalui Perum Bulog untuk melindungi petani agar harga tidak jatuh.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan mengatakan tidak ada larangan yang berimplikasi pada pidana apabila petani menjual melebihi HPP. Hal itu dikarenakan instrumen HPP merupakan jaring pengaman harga yang ditetapkan pemerintah untuk menjaga petani.
"Jadi tidak ada pemerintah melarang petani menjual harga di atas HPP, yang wajib membeli jagung Rp 6.400 (sesuai HPP) itu adalah Bulog. Jadi pada saat harga lagi tinggi, pemerintah setop, yang beli adalah swasta," kata Hermawan dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11/2026).
Sebagai informasi, HPP merupakan batas minimal harga yang harus diterima petani. HPP untuk jagung pipilan kering telah diatur dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 381 Tahun 2025 dan diperkuat dengan Surat Edaran Bapanas Nomor 457 Tahun 2026.
HPP jagung pipilan kering di tingkat petani minimal Rp 5.500 per kilogram (kg) diberlakukan kepada Perum Bulog dengan hanya mengatur ketentuan kadar air 18-20% tanpa ada ketentuan tingkat aflatoksin.
Selanjutnya untuk HPP Rp 6.400 per kg untuk jagung pipilan kering memiliki ketentuan serah terima di gudang Bulog dengan kadar air maksimal 14% dan aflatoksin maksimal 50 part per billion (ppb). Pembelian jagung dalam bentuk kemasan.
Sementara untuk HPP Rp 6.250 per kg dapat digunakan Bulog untuk pembelian jagung dengan spesifikasi serah terima di gudang Bulog dengan kadar air maksimal 14% dan aflatoksin maksimal 50 ppb. Pembelian dalam bentuk curah.
Dalam hal itu, Bulog wajib melakukan pembelian ketika kondisi harga jagung domestik sedang menurun. Hal itu biasanya terjadi pada saat panen raya.
"HPP adalah Harga Pembelian Pemerintah. Pemerintah itu siapa? Bulog. Jadi yang membeli dengan harga seperti ini adalah Bulog," ujar Hermawan.
Dalam catatan Bapanas, sampai tengah November 2026 total realisasi pengadaan jagung produksi dalam negeri telah diserap Bulog sebesar 240,7 ribu ton. Adapun untuk realisasi serapan jagung secara bulanan di Oktober 2026 tercapai 2.308 ton dan dari awal sampai tengah November 2026 tercapai 3.443 ton.
"Dengan adanya surat edaran ini, kita menjaga petani. Makanya Bulog kan kita wajibkan serap kalau misalnya harga di petani rendah. Misalnya sekarang Rp 7.000, Bulog kan tidak bisa serap karena harga pemerintah Rp 6.400, silakan dari swasta nyerap, boleh, itu tidak dilarang. Tidak ada pidananya," pungkasnya.