Sementara itu, pilar perluasan akses dan kesempatan mencatat indeks 7,02, meskipun inklusi keuangan masih menjadi tantangan dengan nilai 5,21.
Dari sisi pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, indeks pilar tersebut turun dari 6,71 menjadi 6,61.
“Kondisi itu menunjukkan perlunya perhatian terhadap persoalan ketimpangan, termasuk kesenjangan gender dan perbedaan kondisi masyarakat perdesaan dan perkotaan,” ujar Ibnu.
Secara kewilayahan, Ibnu memaparkan bahwa DKI Jakarta mencatat nilai IPEI tertinggi sebesar 8,18, disusul oleh Bali dan Maluku Utara.
Sementara itu, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan termasuk wilayah yang memerlukan peningkatan inklusivitas pembangunan secara lebih progresif.
Ibnu menegaskan, nilai rata-rata nasional belum tentu mencerminkan kondisi seluruh kelompok masyarakat, sehingga pemerintah perlu mengidentifikasi indikator yang masih tertinggal di setiap daerah, kemudian menerjemahkannya menjadi program dan intervensi konkret.
