NADIKABAR.COM — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Otoritas Jasa Keuangan, dan RISE Indonesia meluncurkan Dashboard Indeks Akses Keuangan di Daerah (IKAD).
"Hari-hari ini kita selalu membuat sejarah baru, sejarah baru yang menjadi model bagi pembangunan nasional kita. Bukan hanya jadi model keuangan nasional kita, tapi juga jadi model bagi pembangunan di negara lain," ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam launching "Dashboard Indeks Akses Keuangan di Daerah (IKAD)" di Jakarta, Senin.
Dasbor ini bertujuan untuk menjadi instrumen pendukung pengambilan kebijakan berbasis data untuk memperluas akses keuangan yang merata, meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Lebih lanjut, Dashboard IKAD menjadi bagian pula dari upaya memperkuat sinergi data dan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong inklusi keuangan sebagai agenda pembangunan nasional.
Ketersediaan informasi yang lebih terperinci hingga tingkat kabupaten/kota ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintahan daerah untuk mengidentifikasi kesenjangan akses keuangan dan merumuskan intervensi yang sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masyarakat setempat.
Rachmat menegaskan pentingnya penyelarasan agenda inklusi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, inklusi keuangan menjadi salah satu dari 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP), dengan target mencapai 98 persen pada 2045.
