"Dasbor ini penting sekali, dasbor untuk akses keuangan daerah. Karena semua hal yang terjadi di Indonesia, mulainya dari daerah. Perencanaan yang direncanakan di kantor ini pun pertama-tama harus bersumber dari daerah. Yang ingin kita capai bukan sekadar perluasan akses, melainkan bagaimana layanan keuangan dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian daerah," ujar Menteri PPN.
Menurut dia, akses pembiayaan dapat membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengembangkan usaha, layanan pembayaran mempermudah transaksi, sedangkan tabungan dan asuransi membantu masyarakat mengelola keuangan serta menghadapi risiko.
Dengan dukungan peningkatan kapasitas usaha dan akses pasar, lanjut dia, pemanfaatan layanan keuangan berpotensi meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya sinergi kebijakan untuk memastikan perluasan akses keuangan dapat benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan keuangan masyarakat.
IKAD dianggap tak hanya menampilkan data, melainkan juga memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dan pembangunan ekonomi Indonesia yang merata.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyoroti pentingnya tindak lanjut hasil pengukuran akses keuangan dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kontribusinya dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Bima menilai perluasan akses keuangan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh pihak.
