NADIKABAR.COM — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan negara hadir untuk memberikan rasa aman bagi para petani sawit.
“Negara hadir secara penuh untuk memberikan rasa aman dan keadilan agraria bagi para petani yang selama ini menggantungkan hidupnya dari kebun sawit. Kami memastikan bahwa penataan kebun sawit rakyat perlu membuka kesempatan seluas-luasnya agar petani dapat menikmati peningkatan produktivitas melalui program peremajaan sawit rakyat,” ujarnya dalam agenda Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, dari keterangan resmi, Jakarta, Kamis.
Kelapa sawit, kata dia, merupakan sumber daya alam strategis nasional yang pengelolaannya wajib berpihak pada rakyat banyak sesuai mandat konstitusi dan arah pembangunan nasional, guna menghapus ketimpangan penguasaan lahan serta meningkatkan taraf hidup pekebun.
Pemerintah sendiri menetapkan penataan kebun sawit rakyat, baik peserta program kemitraan resmi pemerintah maupun kebun swadaya masyarakat, untuk diselesaikan secara mandiri, berkeadilan, dan terpisah dari hubungan penguasaan tanah oleh korporasi.
Para pekebun juga akan diikutsertakan dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk meningkatkan produktivitas tanaman tua, sehingga mendukung peningkatan kesejahteraan pekebun.
Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara terpadu lintas sektor, dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasiona (ATR/BPN), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Reformasi Agraria Nasional (BRAN), Badan Pengelola Dana Perkebunan, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, dan BPI Danantara Indonesia.
