NADIKABAR.COM — Barisan Muda Riau (BMR) menilai Program Biodiesel B50 membuka peluang penguatan ekonomi daerah melalui peningkatan pemanfaatan kelapa sawit sebagai bahan baku energi, sekaligus berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani.

"Harapannya, kebijakan tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani sawit di Riau," kata Aktivis BMR Jimmy Saputra Nasution dalam keterangannya, diterima di Jakarta, Selasa.

Jimmy menyampaikan hal tersebut dalam diskusi publik Barisan Muda Riau (BMR) bertema "Dua Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto: Sawit, Energi dan Ekonomi Hijau" di Pekanbaru, Senin (26/10).

Menurut dia, peningkatan penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku energi dapat memperluas pasar domestik komoditas perkebunan tersebut, sekaligus memberikan peluang ekonomi bagi daerah penghasil.

Peluang tersebut dinilai penting bagi Riau yang memiliki potensi perkebunan sawit besar dan berperan dalam mendukung pasokan bahan baku industri nasional.

"Kelapa sawit merupakan salah satu kekuatan ekonomi Indonesia. Kami mengapresiasi upaya pemerintah mengoptimalkan komoditas ini untuk mendukung kemandirian energi," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, luas perkebunan kelapa sawit rakyat di daerah tersebut mencapai sekitar 2,30 juta hektare pada 2025, dengan produksi sekitar 5,72 juta ton.

Program mandatori biodiesel B50 mulai diterapkan pada 1 Juli 2026, melalui pencampuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50 persen bahan bakar solar untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hingga pertengahan September 2026, penyaluran B50 telah menjangkau 6.050 dari 6.412 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau sekitar 94 persen.

Sementara itu, harga tandan buah segar (TBS) sawit petani swadaya Riau untuk tanaman berumur sembilan tahun naik Rp75,48 menjadi Rp3.679,40 per kilogram (kg) pada periode 21–27 Oktober.

Pada periode yang sama, harga TBS petani mitra plasma untuk kelompok umur tanaman sembilan tahun turun Rp37,97 menjadi Rp3.745,42 per kg.

Selain pengembangan bahan bakar nabati, Jimmy menilai penguatan tata kelola perkebunan melalui sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) penting untuk mendukung keberlanjutan dan daya saing industri sawit.

Diskusi tersebut juga membahas penertiban kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola sumber daya alam.

Jimmy mengapresiasi kebijakan penertiban tersebut, tetapi menekankan pentingnya pelaksanaan yang adil dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tertentu.

"Penertiban kawasan hutan merupakan langkah penting untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam. Kami berharap pelaksanaannya semakin memberikan kepastian hukum, menjaga kelestarian lingkungan, dan tetap memperhatikan hak serta kondisi masyarakat kecil," katanya.

Diskusi yang diselenggarakan BMR itu turut menghadirkan pengamat politik sekaligus dosen Universitas Lancang Kuning Dody Sukma serta diikuti mahasiswa, pemuda dan masyarakat setempat.