Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengapresiasi perluasan daftar HSC sebagai titik awal reformasi, meski terungkapnya fakta bahwa sekitar 40 persen emiten di Indonesia masuk kategori HSC dapat memperkuat kekhawatiran investor global mengenai kualitas likuiditas pasar.

Di satu sisi, investor dapat melihat peningkatan keterbukaan dan keseriusan otoritas mengidentifikasi risiko yang sebelumnya kurang terlihat.

"Namun, di sisi lain, besarnya jumlah saham yang teridentifikasi juga dapat memperkuat kekhawatiran bahwa persoalan struktur kepemilikan dan kualitas likuiditas pasar ternyata lebih luas daripada perkiraan sebelumnya," ujar Josua kepada NadiKabar.com, Rabu (11/11).

Adapun MSCI tidak hanya meminta tambahan informasi, tetapi juga bukti bahwa informasi kepemilikan dapat dipercaya, saham yang disebut beredar di publik benar-benar dapat diperdagangkan, dan praktik perdagangan terkoordinasi yang melanggar ketentuan dapat dideteksi serta ditindak secara konsisten.

Oleh karena itu, BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dituntut tidak hanya berhenti pada pengumuman daftar, melainkan harus menindaklanjutinya dengan penegakan hukum yang konsisten, verifikasi pemilik manfaat akhir, serta mendorong perluasan kepemilikan publik secara nyata agar reformasi transparansi dapat memulihkan kepercayaan investor asing.

Emiten juga perlu didorong memperluas kepemilikan publik secara nyata, bukan sekadar memindahkan saham kepada pihak terafiliasi agar terlihat memenuhi persyaratan.

"Bagi saya, keberhasilan BEl bukan diukur dari seberapa banyak saham yang berhasil dimasukkan ke daftar pengawasan atau dikeluarkan dari indeks, melainkan seberapa besar perbaikan transparansi, likuiditas, dan integritas perdagangan yang benar-benar dirasakan investor," ujar Josua.

Menurut dia, jika hanya berhenti pada pengumuman daftar, MSCI berpotensi melihatnya sebagai pengakuan atas masalah yang belum terselesaikan.

"Namun, jika diikuti penegakan hukum dan pembenahan tata kelola yang konsisten, kebijakan ini justru dapat menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan investor dan mempertahankan status pasar berkembang Indonesia," ujarnya.