NADIKABAR.COM — Langkah kolaboratif ini hadir untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan sistem pembayaran digital tetap berlandaskan pada keamanan, keadilan, transparansi, serta kepercayaan publik yang berkelanjutan.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan pesatnya digitalisasi transaksi harus diimbangi dengan sistem pelindungan yang andal. Hal ini seiring dengan masifnya penggunaan QRIS yang kini telah menjangkau lebih dari 70 juta pengguna dan 49 juta pedagang dengan volume akumulasi melampaui 20 miliar transaksi.

Ia menegaskan, kepercayaan merupakan infrastruktur tak terlihat yang menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi digital.

"Membangun kepercayaan membutuhkan waktu bertahun-tahun, tetapi menghancurkannya hanya membutuhkan beberapa detik, dan memperbaikinya membutuhkan waktu yang sangat lama," ujar Filianingsih dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

Berdasarkan Survei Nasional Pelindungan Konsumen Sistem Pembayaran (IKK-SP) tahun 2026, Indeks Keberdayaan Konsumen tercatat sebesar 77,03 persen, meningkat 12,36 poin dibandingkan tahun 2023.

Kendati menunjukkan tren positif, tingkat keberdayaan tersebut masih berada pada kategori kritis, yang mengisyaratkan perlunya edukasi dan intervensi yang lebih tajam serta terarah bagi masyarakat.

Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen (DSPK) BI Sally Marintan Hutapea menjelaskan, perluasan cakupan LAPS-SK ini menjembatani penanganan sengketa keperdataan di sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran secara terpadu di luar pengadilan.

"Kami telah melakukan penguatan kerangka PBI dan PADG Pelindungan Konsumen Bank Indonesia untuk mengantisipasi risiko baru dan juga mencakup penyelesaian sistem pembayaran melalui LAPS SJK yang akan menjadi momentum penting untuk menghubungkan edukasi, pencegahan, penanganan pengaduan, hingga penyelesaian," ungkap Sally.

Melalui mekanisme LAPS-SK, pengaduan perdata yang tidak menemukan titik temu di tingkat internal penyelenggara (Internal Dispute Resolution/IDR) dapat diselesaikan secara efektif tanpa harus langsung berproses di pengadilan.

Tiga Pilar Utama GEBER PK 2027 dan Slogan 'Kalau Ragu, Stop Dulu'

GEBER PK 2027 mengusung tema 'Towards Impactful Consumer Protection' dengan berfokus pada tiga pilar penguatan utama, yakni:

1. Konsumen Berdaya (Empowered Consumers)

Mendorong kemampuan konsumen dalam mengenali risiko, menentukan tindakan aman, serta memahami hak dan jalur bantuan. Kampanye preventif dengan slogan 'Kalau Ragu, Stop Dulu' terus dioptimalkan sebagai pengingat agar masyarakat tidak mudah terjebak oleh rekayasa sosial maupun penipuan digital.

2. Pelindungan Semakin Kuat (Stronger Protection)

Menuntut tanggung jawab penuh dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk menerapkan prinsip perlindungan sejak tahap desain produk hingga penanganan pengaduan yang tuntas.

3. Ekosistem Berkolaborasi (Collaborative Action)

Membangun sinergi lintas sektor yang melibatkan kementerian/lembaga, otoritas, asosiasi industri (seperti ASPI, Perbanas, dan AFTECH), akademisi, media, hingga kantor perwakilan daerah.

Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center (IASC) per Oktober 2026, tercatat lebih dari 702.000 laporan penipuan transaksi keuangan telah diterima, dengan total dana yang berhasil diblokir mencapai Rp825 miliar dan dana kembali sebesar Rp207 miliar.

Tingginya angka tersebut menegaskan pentingnya langkah pencegahan sejak awal sebelum kerugian terjadi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen dan Anggota Dewan Komisioner OJK Dicky Kartikoyono mengatakan, upaya mitigasi dan pelindungan tidak boleh hanya berfokus pada penanganan setelah masalah timbul.

"Pengaduan adalah titik ketika konsumen sudah mengalami masalah, itu terlambat. Pelindungan yang efektif itu bekerja jauh sebelum itu, harus lebih proaktif di depan," kata Dicky.

Selain itu, ia juga mengingatkan seluruh pemangku kepentingan bahwa pelindungan konsumen merupakan tugas bersama yang menuntut komitmen kolektif industri dan regulator.

Dengan dimulainya rangkaian GEBER PK 2027, BI dan OJK berharap ekosistem keuangan digital nasional akan semakin tangguh, inklusif, dan mampu memberikan pelindungan nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. (adv/adv)