Karena itu, BI menegaskan perlindungan konsumen harus menjadi bagian dari setiap inovasi sistem pembayaran.

Menurut Filianingsih, penyelenggara tidak boleh hanya berfokus mengembangkan produk dan layanan, tetapi juga harus memastikan perlindungan konsumennya tersedia.

"Inovasi tanpa perlindungan akan rapuh, sementara perlindungan tanpa adaptasi akan tertinggal," ujarnya.

Filianingsih menambahkan penguatan perlindungan perlu tercermin dalam pengaturan, pengawasan, dan praktik penyelenggaraan sistem pembayaran.

Hal tersebut mencakup penerapan prinsip protection by design, penguatan keamanan transaksi, transparansi informasi, serta penanganan pengaduan yang efektif.

Ia juga mengajak masyarakat menerapkan prinsip "Kalau Ragu, Stop Dulu" untuk menghindari keputusan terburu-buru ketika menerima pesan atau pemberitahuan transaksi yang mencurigakan.