NADIKABAR.COM — Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menembus lebih dari 70 juta orang hingga kuartal III 2026.
Sementara itu, jumlah merchant yang menerima pembayaran melalui QRIS mencapai sekitar 49 juta.
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan perluasan penggunaan QRIS menunjukkan transaksi digital semakin menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat, tidak hanya di kalangan generasi muda, tetapi juga kelompok usia lanjut.
"QRIS sudah menjangkau lebih dari 70 juta pengguna. Nah, juga sudah mencapai 49 juta merchant," ujar Filianingsih dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11).
Menurut Filianingsih, digitalisasi sistem pembayaran kini telah merambah berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari pusat perbelanjaan di kota besar dan kecil, pedagang kaki lima, hingga pasar tradisional.
Bahkan, ia mencontohkan penggunaan QRIS telah menjangkau masyarakat di wilayah Baduy Dalam. Kondisi tersebut menunjukkan pembayaran digital semakin dekat dengan kehidupan masyarakat di berbagai daerah.
Filianingsih mengatakan perluasan penggunaan QRIS juga membuka akses bagi semakin banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), masyarakat perdesaan, generasi muda, serta kelompok masyarakat lanjut usia ke dalam ekosistem pembayaran digital.
Meski demikian, ia mengingatkan perluasan inklusi digital harus diimbangi dengan penguatan perlindungan konsumen.
Pasalnya, semakin banyak masyarakat yang menggunakan layanan pembayaran digital juga membuat risiko penipuan dan kejahatan digital perlu diantisipasi.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan penggunaan sistem pembayaran digital.
Pengalaman transaksi yang aman menjadi faktor penting agar masyarakat tetap percaya dan bersedia menggunakan layanan tersebut.
Filianingsih mengungkapkan studi terhadap 1.133 pelaku usaha kecil di Indonesia yang dipublikasikan dalam Journal of Financial Services Marketing menunjukkan persepsi risiko dapat menurunkan niat masyarakat untuk menggunakan pembayaran digital.
Bahkan, manfaat transaksi seperti cashback dan hadiah dinilai tidak cukup untuk mengembalikan kepercayaan konsumen apabila sudah tergerus akibat pengalaman buruk.
"Tidak mampu lagi reward-reward atau cashback, hadiah-hadiah, tidak mampu. Begitu kepercayaan hilang mereka mengatakan tidak balik lagi ke cash, tidak pakai digital-digitalan," katanya.
Karena itu, BI menegaskan perlindungan konsumen harus menjadi bagian dari setiap inovasi sistem pembayaran.
Menurut Filianingsih, penyelenggara tidak boleh hanya berfokus mengembangkan produk dan layanan, tetapi juga harus memastikan perlindungan konsumennya tersedia.
"Inovasi tanpa perlindungan akan rapuh, sementara perlindungan tanpa adaptasi akan tertinggal," ujarnya.
Filianingsih menambahkan penguatan perlindungan perlu tercermin dalam pengaturan, pengawasan, dan praktik penyelenggaraan sistem pembayaran.
Hal tersebut mencakup penerapan prinsip protection by design, penguatan keamanan transaksi, transparansi informasi, serta penanganan pengaduan yang efektif.
Ia juga mengajak masyarakat menerapkan prinsip "Kalau Ragu, Stop Dulu" untuk menghindari keputusan terburu-buru ketika menerima pesan atau pemberitahuan transaksi yang mencurigakan.