NADIKABAR.COM — Bank Indonesia (BI) mengungkap masyarakat Indonesia masih belum sepenuhnya mampu melindungi diri saat menggunakan layanan pembayaran.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan tingkat keberdayaan konsumen sistem pembayaran di Indonesia masih dalam kategori kritis, meski meningkat dibandingkan tiga tahun lalu.

Survei BI menunjukkan Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP) 2026 mencapai 77,03 persen. Angka tersebut meningkat 12,36 poin dibandingkan hasil survei 2023 yang sebesar 64,67 persen.

"Meskipun meningkat kita lihat keberdayaan konsumen masih berada pada kategori kritis. Jadi belum mencapai berdaya," ujar Filianingsih dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11).

Kondisi ini menunjukkan masyarakat masih perlu meningkatkan kewaspadaan saat bertransaksi, memahami risiko penipuan, serta mengetahui cara memperjuangkan haknya ketika mengalami masalah.

Filianingsih menjelaskan survei tersebut dilakukan BI setiap tiga tahun untuk mengukur pengetahuan, sikap, dan perilaku konsumen sebelum maupun selama menggunakan layanan sistem pembayaran.

Menurutnya, peningkatan indeks mencerminkan konsumen semakin mampu mengenali risiko, mempertimbangkan pilihan, serta berhati-hati dalam bertransaksi. Capaian itu juga sejalan dengan berbagai upaya edukasi dan penguatan perlindungan konsumen yang telah dilakukan.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, terutama perilaku transaksi yang aman dan kesadaran konsumen dalam memperjuangkan haknya. BI juga menemukan potensi kesenjangan tingkat keberdayaan antarkelompok masyarakat dan antarwilayah.