Karena itu, Filianingsih menilai program perlindungan konsumen ke depan perlu dirancang lebih terarah, sesuai dengan risiko dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

Ia menegaskan edukasi saja tidak cukup untuk melindungi masyarakat dari risiko kejahatan digital yang semakin canggih. Penguatan sistem perlindungan oleh penyelenggara dan koordinasi antarlembaga juga diperlukan.

"Konsumen tidak dapat menjadi satu-satunya lapis pertahanan. Kalau konsumen yang sudah pintar menghadapi kejahatan digital yang semakin canggih itu saja tidak cukup," katanya.

BI, lanjut Filianingsih, akan menggunakan hasil IKKSP sebagai acuan dalam memperkuat kebijakan dan pengawasan sekaligus menentukan sasaran wilayah serta prioritas program GEBER PK.

Di sisi lain, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono mengatakan penguatan perlindungan konsumen juga menjadi perhatian dalam proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Dicky menyebut ekosistem perlindungan konsumen Indonesia akan melalui proses peninjauan dan penilaian oleh OECD dalam satu tahun ke depan.

Pada 8-11 Desember mendatang, tim OECD dijadwalkan datang ke Indonesia untuk melakukan fact finding atau pengumpulan informasi langsung terkait kondisi perlindungan konsumen.

Sebelumnya, Indonesia telah menyerahkan kuesioner sekitar 100 halaman pada Agustus. Hasil pengumpulan informasi tersebut nantinya akan menjadi bagian dari proses penilaian terhadap jawaban dan kondisi perlindungan konsumen di Indonesia.