NADIKABAR.COM — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyoroti besarnya kerugian negara untuk perbaikan jalan rusak akibat kendaraan angkutan barang lebih dimensi dan muatan (over dimension over loading/ODOL) yang ditaksir mencapai Rp 43 triliun setiap tahunnya.
Plt. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Ditjen Bina Marga Kementerian PU, Javid Hurriyanto, mengatakan nilai kerugian tersebut sangat fantastis untuk ditanggung negara setiap tahun. Sehingga membutuhkan skema pendanaan khusus untuk pemulihan jalan yang rusak.
"Jadi untuk kerugian-kerugian akibat ODOL ini sudah pernah ada penelitian itu Rp 43 triliun per tahun. Jadi cukup fantastis memang angka itu," kata Javid dalam media briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2026).
Javid menjelaskan untuk menekan beban anggaran negara dalam memperbaiki kerusakan jalan imbas ODOL tersebut, Kementerian PU mengusulkan dibuatnya skema dana preservasi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang saat ini tengah bergulir bersama Komisi V DPR RI.
Ia menegaskan pihaknya mengusulkan agar dana preservasi tersebut nantinya dapat mengalokasikan pembiayaan khusus untuk memulihkan infrastruktur jalan yang terdampak aktivitas truk ODOL.
"Kemudian memang sekarang sedang disusun untuk revisi undang-undang, RUU, di sana akan ada namanya dana preservasi. Nah, ini sedang dibahas dengan Komisi V. Nanti di sana akan ada biaya-biaya yang kemungkinan nanti mudah-mudahan disepakati," ujarnya.
"Kita dari PU mengusulkan supaya dana preservasi itu nanti bisa mengakomodir untuk biaya pemulihan infrastruktur," sambung Javid.
Meski skema teknisnya masih dalam tahap kajian, Javid mengungkapkan salah satu opsi yang mengemuka adalah mengenakan pungutan biaya khusus alias denda bagi kendaraan pengangkut barang yang terbukti melanggar ketentuan ODOL. Dana yang terkumpul dari pungutan tersebut nantinya akan langsung dialokasikan untuk perbaikan jalan.
"Masih dikaji ya, ada beberapa opsi. Salah satu opsinya kemungkinan siapa kendaraan yang mengangkut kendaraan ODOL itu nanti akan dikenakan biaya dan biaya itu nanti akan masuk, kurang tahu nanti konsepnya seperti apa ke, akan masuk biaya untuk pemulihan kerusakan infrastruktur yang diakibatkan oleh ODOL. Ini sedang dibahas, mudah-mudahan nanti segera bisa diputuskan," pungkasnya.