Sementara itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes), Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya juga mengungkapkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk percepatan peningkatan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan) dalam program CKG, termasuk alat-alat kesehatan.
Pada rapat KKSK ini juga ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Kemendukbangga/BKKBN dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) tentang Sinergi Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.
"Kerja samanya berupa dua hal, yaitu edukasi untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu, khususnya pada remaja dan pengendalian mutu pelayanan keluarga berencana; BPOM telah melakukan sosialisasi surat keputusan bersama pada tanggal 3 September 2024, termasuk cara distribusi obat," jelas Kepala BPOM, Prof. dr. Taruna Ikrar pada kesempatan yang sama.
Selain itu juga dilakukan ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara 25 Asuransi Kesehatan Tambahan, 13 Rumah Sakit, dan BPJS Kesehatan tentang Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggaran Jaminan.
Sebagai informasi, rapat ini juga dihadiri oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito; Wakil Menteri Kemendukbangga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka; Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN); Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan; Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono; dan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia, drg. Arianti Anaya.
