NADIKABAR.COM — Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Nasional/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) menyoroti sejumlah isu kependudukan dan kesehatan dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) Triwulan III Tahun 2026.
Adapun isu yang dibahas meliputi kesehatan mental remaja, penanganan aging population, penurunan stunting, hingga penguatan program KB pascapersalinan untuk mencetak generasi masa depan yang berkualitas.
"34,9 persen remaja kita mengalami masalah mental, tapi gangguan mentalnya sudah 1 dari 20 (Data Indonesia National Adolescent Mental Health Survey/I-NAMHS tahun 2022). Agak lumayan dan ini saya akan konsisten karena ini jumlahnya banyak dan merekalah yang besok-besok menggantikan kita-kita ini," jelas Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji dalam keterangannya, Rabu (7/10/2026).
Hal tersebut disampaikan Wihaji dalam sambutannya pada rapat tersebut, Selasa (6/10).
Kemendukbangga/BKKBN turut berkontribusi dalam membangun ekosistem yang mendukung ketahanan remaja dengan support system (konselor) sebaya melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) melalui jalur pendidikan, termasuk di Sekolah Rakyat, serta jalur masyarakat. Selain itu, dukungan juga dilakukan melalui Forum Genre Indonesia yang tersebar di 34 provinsi dan 382 kabupaten/kota.
Selain kesehatan mental remaja, Wihaji juga mengapresiasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan program lainnya oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai salah satu upaya dalam merawat para lansia atau aging population. Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas telah mencapai 11,97 persen.
Untuk memastikan penduduk menua dengan sehat, mandiri, produktif, dan bermartabat harus dilakukan dalam perspektif siklus hidup, karena kehidupan pada usia lanjut dipengaruhi oleh investasi kesehatan, gizi, pendidikan, lingkungan dan kondisi sosial ekonomi sejak usia dini dan usia produktif.
"Persoalan stunting juga menjadi sorotan dalam pertemuan ini. Stunting masih menjadi pekerjaan rumah yang berat. Saat ini angka prevalensi stunting masih berada di angka 19,8 persen, sehingga penanganannya harus dilakukan secara keroyokan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan," tegas Wihaji.
Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus menekankan pentingnya percepatan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas nasional.
Selanjutnya, KB Pascapersalinan (KBPP) menjadi isu selanjutnya yang menjadi perhatian Kemendukbangga/BKKBN karena bermanfaat untuk merencanakan kehamilan, mengatur jarak kelahiran, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, serta menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Bayi (AKB).
Wihaji menjelaskan bahwa Kemendukbangga/BKKBN telah membuat Permendukbangga/Kepala BKKBN Nomor 2 Tahun 2025 tentang KBPP guna memperluas akses serta meningkatkan kualitas pelayanan KB di berbagai fasilitas kesehatan demi menekan AKI dan AKB.
"(Masyarakat) Yang belum beruntung itu rata-rata kebobolan (hamil), dan ini tentu (melahirkan di) Puskesmas dan bidan, Pak Menkes. Kita tentu nanti akan kerja sama banyak sekali di lapangan, khususnya Puskesmas dan bidan, di situlah tempat melahirkan generasi ke depan yang kita harapannya kedepan lebih baik," tambah Wihaji.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes), Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya juga mengungkapkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk percepatan peningkatan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan) dalam program CKG, termasuk alat-alat kesehatan.
Pada rapat KKSK ini juga ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Kemendukbangga/BKKBN dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) tentang Sinergi Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.
"Kerja samanya berupa dua hal, yaitu edukasi untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu, khususnya pada remaja dan pengendalian mutu pelayanan keluarga berencana; BPOM telah melakukan sosialisasi surat keputusan bersama pada tanggal 3 September 2024, termasuk cara distribusi obat," jelas Kepala BPOM, Prof. dr. Taruna Ikrar pada kesempatan yang sama.
Selain itu juga dilakukan ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara 25 Asuransi Kesehatan Tambahan, 13 Rumah Sakit, dan BPJS Kesehatan tentang Implementasi Koordinasi Antar Penyelenggaran Jaminan.
Sebagai informasi, rapat ini juga dihadiri oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito; Wakil Menteri Kemendukbangga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka; Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN); Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan; Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono; dan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia, drg. Arianti Anaya.
