NADIKABAR.COM — Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), Makhruzi Rahman memaparkan sejumlah program strategis pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Natuna dalam kunjungan kerja bersama Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani dan jajaran, Rabu (30/9).

Paparan tersebut disampaikan dalam pertemuan di Kantor Bupati Natuna yang menjadi forum koordinasi antarlembaga untuk membahas target dan capaian rencana aksi kementerian/lembaga mitra Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Natuna Tahun 2026.

Makhruzi menjelaskan, sejumlah program tersebut di antaranya meliputi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Cemaga Utara, Kecamatan Bunguran Selatan, pelatihan vokasi melalui UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Natuna, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II, serta rehabilitasi dan renovasi sejumlah sekolah.

"Program-program tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan pembangunan di kawasan perbatasan berjalan secara terpadu, baik melalui pemenuhan kebutuhan dasar maupun penguatan aktivitas ekonomi masyarakat," ujar Makhruzi dalam keterangannya, Kamis (1/10/2026).

Dalam pemenuhan kebutuhan perumahan, BNPP RI menyampaikan terkait capaian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di kawasan perbatasan Kabupaten Natuna.

Berdasarkan hasil verifikasi, sebanyak 150 unit rumah dinyatakan lolos untuk mendapatkan program tersebut. BNPP RI juga menyarankan agar jumlah penerima manfaat BSPS di Kabupaten Natuna dapat ditingkatkan pada Tahun Anggaran 2027.

Selain pemenuhan kebutuhan dasar, program pembangunan Natuna mencakup pembangunan pengaman pantai pulau terluar, layanan angkutan barang perintis rute Pelabuhan Lampa-Ranai, serta pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, antara lain kelapa sawit, aneka palma, kelapa, dan padi.

Penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari program yang dipetakan BNPP RI melalui fasilitasi, pembinaan, dan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di sektor kemaritiman, terdapat rencana pembuatan dan pemutakhiran Peta Laut Natuna pada sejumlah segmen yang berbatasan dengan Vietnam.

Sementara pada aspek pertahanan dan pengawasan wilayah, penggantian radar Satuan Radar (Satrad) 201 menjadi salah satu agenda yang turut dibahas dalam pemetaan program kementerian/lembaga di Kabupaten Natuna.

Forum tersebut juga membahas pengelolaan Pulau Serasan sebagai bagian dari kawasan perbatasan Kabupaten Natuna. Di pulau tersebut terdapat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan yang menjadi salah satu infrastruktur strategis dalam pengelolaan perbatasan di wilayah Kepulauan Riau (Kepri).

Untuk rencana pengelolaan Serasan periode 2027-2029, BNPP RI mengidentifikasi sejumlah kebutuhan, antara lain pengembangan trayek kapal penumpang rute Natuna-Serasan-Sematan, pengelolaan Pulau Kepala di Kecamatan Serasan Timur sebagai destinasi wisata, pembangunan bandara di Pulau Serasan, serta penanaman dan pengelolaan tanaman aren di sekitar Pantai Sisi.

"Untuk Serasan, kami juga mengidentifikasi sejumlah kebutuhan yang berkaitan dengan konektivitas, pengembangan potensi pulau terluar, pariwisata, dan penguatan ekonomi masyarakat yang akan menjadi bagian dari usulan pengelolaan kawasan ke depan," kata Makhruzi.

Selain program pembangunan, BNPP RI turut menyampaikan isu usulan pembentukan kecamatan pemekaran di Kabupaten Natuna. Dua wilayah yang diusulkan yakni Kecamatan Sungai Ulu sebagai pemekaran dari Kecamatan Bunguran Timur dan Kecamatan Bunguran Barat Daya sebagai pemekaran dari Kecamatan Bunguran Barat.

Sementara itu, Muzani mengatakan kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk melihat kondisi kawasan perbatasan secara langsung. Menurutnya, pembangunan perbatasan perlu memperhatikan aspek pertahanan dan keamanan sekaligus pemenuhan kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat.

"Hari ini pimpinan MPR Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja di daerah perbatasan, di Pulau Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Dipilihnya Natuna adalah karena ini adalah bagian dari daerah perbatasan dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara sekaligus. Ini menjadi satu kawasan yang sangat strategis bagi kita," ucap Muzani.

Muzani menambahkan, pembangunan kawasan perbatasan perlu dilakukan secara menyeluruh karena masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut merupakan bagian penting dari keberadaan negara di kawasan terluar.

"Daerah perbatasan itu dalam pandangan kami, bukan hanya dijaga secara keamanan dan pertahanannya, tapi juga dari sisi kemakmuran. Masyarakat yang ada di daerah tersebut harus tetap dijaga," tegasnya.

Muzani juga menyoroti kebutuhan infrastruktur pendukung aktivitas masyarakat, khususnya nelayan. Ia menyebut sarana transportasi, dermaga, jembatan, hingga fasilitas penyimpanan hasil tangkapan sebagai kebutuhan yang perlu mendapat perhatian.

"Kemudian ada beberapa hal lagi, misalnya perlu ada support terhadap sarana transportasi seperti dermaga, jembatan, dan cold storage di daerah-daerah nelayan, perkampungan-perkampungan nelayan," terang Muzani.

Selain itu, kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari koordinasi antara pengelolaan perbatasan dan kebutuhan pembangunan daerah di Kabupaten Natuna, meliputi pelayanan dasar, konektivitas, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan pulau terluar, serta pengawasan wilayah.

Sebagai informasi, kunjungan ini turut dihadiri Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) beserta jajaran, Wakil Gubernur Kepri Nyangnyang Haris Pratamura, Bupati Natuna Cen Sui Lan, Wakil Bupati Jarmin Sidik, serta Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus.