Bimo menjelaskan kebijakan tersebut akan ditetapkan melalui surat keputusan bersama yang melibatkan empat atau lima menteri, termasuk Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Namun, Bimo belum merinci latar belakang penyusunan aturan tersebut maupun waktu peluncurannya.
Di sisi lain, Bimo mengungkapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengidentifikasi sejumlah wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu temuan tersebut berkaitan dengan penghapusan bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2025.
Praktik tersebut menyebabkan status SPT Tahunan yang seharusnya kurang bayar berubah menjadi nihil atau mengurangi nilai pajak kurang bayar yang semestinya dibayarkan.
