NADIKABAR.COM — Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Joko Tri Haryanto menyatakan ada sekitar lebih dari 20 kementerian akan bergabung ke dalam program asuransi barang milik negara (BMN) berbasis Pooling Fund Bencana (PFB) untuk melindungi aset negara dari risiko bencana.

"(Tahun) 2026 itu tetap tiga kementerian (yang mengikuti program asuransi BMN), tapi coverage ratio perlindungannya diperluas. Nanti 2027, ada sekitar lebih dari 20 kementerian yang sudah mulai bergabung," ucapnya dalam Media Gathering Kementerian Keuangan 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Dalam kesempatan tersebut, dia menyampaikan bahwa BPDLH mengelola dana abadi sebesar Rp8,3 triliun.

Mengingat dana tersebut tak boleh digunakan, pihaknya diamanatkan untuk menginvestasikan dana abadi itu agar dapat memproduksi hasil kelolaan.

Melalui hasil kelolaan inilah, BPDLH bersama pemerintah menciptakan banyak program terkait ketahanan bencana (disaster resilience).

Salah satu wujud konkret program ketahanan bencana ialah pembiayaan asuransi BMN yang dimulai pada 2025 dan telah diikuti oleh tiga instansi.

Sejumlah instansi tersebut mencakup Kementerian Sekretariat Negara yang mengasuransikan Kompleks Istana Kepresidenan, Kementerian Agama yang melindungi madrasah dan sekolah keagamaan, serta Kementerian Kesehatan yang mengasuransikan rumah sakit umum daerah (RSUD).

Adanya mekanisme transfer risiko ini, seperti ketika terjadi bencana yang melanda wilayah Sumatera, BPDLH disebut membayar premi asuransi sehingga klaim kebencanaan yang dicairkan dapat langsung dialokasikan untuk pemulihan dan rekonstruksi.

Ke depan, pihaknya mengatakan berbagai kementerian akan bergabung ke dalam program asuransi BMN.

"Harapannya tentu akan ada perluasan dari sisi cover ratio-nya ataupun dari sisi sektornya, sampai semuanya bisa bergabung di dalam pooling fund bencana. Nanti cover ratio-nya misalnya pertama sekarang masih bicaranya gedung, nanti kalau dari sisi infrastruktur kita bisa mengasuransikan misalnya jembatan, kemudian jalan, pelabuhan, dan lain-lain," ungkap Joko Tri Haryanto.