NADIKABAR.COM — Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendukung upaya percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai salah satu strategi penguatan sektor hulu dan hilir sawit.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin menyatakan dalam pelaksanaan program PSR, pihaknya berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Koperasi, Perusahaan Swasta, dan Perusahaan Pemerintah.
“Program Peremajaan Sawit Rakyat ini menjadi program strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Selain itu, tambah dia dalam kegiatan Indonesian Palm Oil Stakeholders Forum (IPOS-Forum) 2026 di Medan, Sumatera Utara, program PSR sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekebun serta keberlanjutan industri sawit nasional.
Berdasarkan data BPDP, capaian nasional program PSR sepanjang tahun 2016 sampai dengan 30 September 2026 telah mencapai 438.217 hektare untuk 196.846 pekebun dengan dana bantuan PSR sebesar Rp12,48 triliun.
Sementara itu, perkembangan program PSR di Sumatera Utara sepanjang tahun 2022 sampai dengan triwulan III 2026 tercatat 19.902,13 hektare dengan 9.048 pekebun, dan total penyaluran dana Rp553,76 miliar.
Ketua Umum Gapki Eddy Martono menegaskan mendukung percepatan PSR sebagai upaya meningkatkan produktivitas sawit nasional dalam upaya mendukung kebijakan hilirisasi.
